Harga Gas Melonjak, Anggota DPRD Provinsi Jambi Minta Disperindag Sarolangun Awasi Distribusi Elpiji 3 Kg

RJ News.id – Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra, H. Achmad Sarwani meminta Pemerintah Kabupaten Sarolangun segera melakukan pengawasan terhadap distribusi dan harga elpiji 3 kilogram di wilayah tersebut. Permintaan ini disampaikan menyusul laporan masyarakat mengenai kelangkaan serta kenaikan harga gas bersubsidi di sejumlah lokasi.

Sarwani mengatakan, berdasarkan aduan warga, harga elpiji 3 kg di beberapa titik di Kabupaten Sarolangun dilaporkan mencapai sekitar Rp50.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

BACA JUGA :  Percepat Persiapan Pembangunan Jalan Tol Jambi–Rengat Fase I, Gubernur Al Haris Tekankan Sinergi dan Kepastian Pengadaan Lahan

“Kami meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun, bagian perekonomian Setda, serta DMPTSP untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap harga eceran tertinggi di pangkalan. Dari laporan masyarakat, gas elpiji 3 kg saat ini sulit diperoleh, dan jika ada harganya sudah mencapai Rp50.000 per tabung,” kata Sarwani.

Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi dan harga elpiji bersubsidi perlu ditingkatkan, terutama menjelang bulan suci Ramadhan, ketika kebutuhan rumah tangga masyarakat biasanya meningkat.

BACA JUGA :  Dishub Mukomuko: Pelayanan KIR Kendaraan Akan Hadir Tahun 2027, Terminal Koto Jaya Juga Akan Diaktifkan Kembali

Ia menilai pemerintah daerah perlu turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi elpiji berjalan normal dan harga yang dijual kepada masyarakat tetap sesuai ketentuan.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat turun langsung melakukan pengecekan ke pangkalan maupun pengecer untuk memastikan harga tetap sesuai ketentuan dan masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan elpiji,” ujarnya.

BACA JUGA :  Nilai-nilai Spiritual Dari Acara Pulang Mudik ke Kampung Halaman

Sarwani menegaskan bahwa elpiji 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pengawasan distribusi dan harga dinilai penting agar penyalurannya tepat sasaran. (Adv)