DPRD Bengkulu Sidak Proyek Jalan Padang Betuah–Perbo, Suharto Ingatkan Transparansi Anggaran

BENGKULU, RJNews.id — Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek rekonstruksi Jalan Padang Betuah–Perbo yang memiliki nilai anggaran mencapai Rp51 miliar, Kamis (30/4/2026).

Dalam sidak tersebut, dewan menyoroti sejumlah persoalan terkait pengawasan proyek, transparansi pelaksanaan, hingga pola komunikasi antara pelaksana kegiatan dengan legislatif.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, mengatakan bahwa secara administratif proyek terlihat berjalan baik. Namun, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius, terutama terkait tindak lanjut laporan masyarakat.

BACA JUGA :  Buka Rakor 2026, Wagub Jambi Minta Program Pemuda dan Olahraga Lebih Terarah

“Selama ini laporan masyarakat belum sepenuhnya direspons secara maksimal. Karena itu, kami berkoordinasi langsung dengan pimpinan agar pengawasan tidak terkotak-kotak, tetapi fokus pada perbaikan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti minimnya keterlibatan Komisi III dalam pelaksanaan amanat APBD, sehingga fungsi pengawasan dinilai belum berjalan optimal. Menurutnya, pemantauan menyeluruh seperti yang dilakukan saat ini bahkan baru pertama kali dilakukan terhadap proyek tersebut.

BACA JUGA :  Kabar Gembira! Gubernur Al Haris Setujui THR Rp1 Juta untuk 6.438 PPPK Paruh Waktu di Jambi

” Suharto menegaskan bahwa sidak yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan bagian dari tugas dan mandat DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.“Kami hadir untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Transparansi menjadi kunci,” tegasnya.

Sidak tersebut menjadi bentuk komitmen DPRD Provinsi Bengkulu dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek strategis daerah agar pelaksanaannya tepat mutu, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. ( Adv)

BACA JUGA :  Komisi I DPRD Jambi Konsultasi ke BPHN, Bahas Penguatan Produk Hukum Daerah