KAUR, RJ News.id – Pengelolaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan pelayanan keluarga berencana (KB) berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kaur mendorong penguatan tata kelola Alokon yang terintegrasi dan berbasis data.
Upaya tersebut dibahas dalam Diskusi Partisipatif Pergerakan Penguatan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi yang digelar Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan berlangsung di dua lokasi, yakni Aula Rapat DP2KBP3A Kabupaten Kaur dan Balai KB Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur. Forum tersebut menjadi wadah konsolidasi untuk memperkuat pengelolaan Alokon mulai dari tahap perencanaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan hingga pelaporan.
Kegiatan diikuti operator puskesmas serta perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur. Pembahasan diarahkan pada penguatan sistem informasi, peningkatan kualitas data, dan kolaborasi lintas sektor agar pengelolaan Alokon dapat berjalan lebih terintegrasi, akuntabel, dan responsif.
Dengan tata kelola yang lebih baik, ketersediaan Alokon diharapkan dapat terjamin, baik dari sisi jumlah maupun mutu, sehingga masyarakat dapat memperoleh alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan pelayanan KB.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kaur, Evana Toursyahdia, S.IP., mengatakan tata kelola Alokon perlu dibangun sebagai sebuah sistem yang saling terhubung. Menurutnya, integrasi data menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi ketersediaan Alokon di lapangan.
“Penguatan integrasi SIRIKA dan SIGA melalui sistem informasi rantai pasok ketersediaan alat yang terintegrasi dengan SIGA menjadi bagian penting dalam tata kelola Alokon,” kata Evana.
Ia menjelaskan, data yang akurat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi di lapangan, termasuk dalam menyusun kebutuhan, menentukan distribusi, serta melakukan pemantauan secara lebih cepat.
Menurut Evana, ketersediaan data yang tepat juga membantu setiap persoalan terkait Alokon segera ditindaklanjuti sehingga kebutuhan pelayanan dapat dipenuhi secara lebih efektif.
“Ketersediaan data yang akurat menjadi fondasi untuk mengetahui kondisi di lapangan. Dengan begitu, penyusunan kebutuhan, penentuan distribusi, dan pemantauan dapat dilakukan lebih cepat untuk memastikan Alokon tersedia dan bermutu. Setiap keputusan yang diambil juga harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Evana berharap kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat koordinasi antarpihak, tetapi juga meningkatkan kapasitas para pengelola Alokon di masing-masing wilayah.
“Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tata kelola Alokon, sekaligus mampu mengoptimalkan instrumen monitoring dan evaluasi di masing-masing wilayah,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan kontrasepsi sebagai bagian dari upaya mendukung pelayanan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan program KB di Kabupaten Kaur. (Jhr)
