RJ News.id – Menurunnya debit Sungai Batanghari mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Jambi. Kondisi tersebut berdampak pada ketersediaan air bersih, aktivitas perikanan keramba, transportasi sungai, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2026.
Dampak penyusutan sungai terasa di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Batang Hari. Di sejumlah titik, permukaan sungai yang terus menyusut bahkan memunculkan hamparan pasir dengan luas sekitar lima hektare.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Provinsi Jambi. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata.
Ivan mengatakan, penyusutan debit Sungai Batanghari perlu ditangani melalui langkah mitigasi yang terencana dan tidak hanya dilakukan ketika kondisi sudah memasuki tahap kritis.
“Penyusutan Sungai Batanghari sudah menunjukkan pola yang berulang dari tahun ke tahun. Ini merupakan sinyal bahwa kita menghadapi tantangan yang bersifat struktural sehingga membutuhkan langkah mitigasi yang lebih terintegrasi, bukan hanya penanganan saat kondisi sudah memburuk,” kata Ivan. Sabtu (25/7/2026).
Berdasarkan briefing pemantauan lingkungan yang membandingkan kondisi Sungai Batanghari sepanjang 2024–2026, penyusutan debit air pada tahun ini berlangsung lebih cepat dibandingkan perkiraan sebelumnya. Data tersebut juga menunjukkan puncak musim kemarau 2026 telah terjadi sejak akhir Juli.
Penurunan debit sungai turut memengaruhi sektor perikanan. Dokumen briefing mencatat produksi ikan keramba di Kabupaten Muaro Jambi turun sekitar 30 persen akibat berkurangnya kadar oksigen di dalam air.
Persoalan serupa terjadi pada ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. Sejumlah sumur warga mengalami penyusutan debit, sedangkan kualitas air di beberapa lokasi menurun sehingga tidak layak digunakan.
Menurut Ivan, dampak penurunan debit Sungai Batanghari tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air. Perikanan, transportasi sungai, perekonomian masyarakat, serta kondisi lingkungan juga ikut terdampak.
“Sungai Batanghari bukan hanya sumber air, tetapi juga penopang ekonomi, perikanan, transportasi, dan keseimbangan lingkungan. Ketika debit sungai turun drastis, dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor,” ujarnya.
Ancaman karhutla juga menjadi perhatian seiring kondisi kemarau yang masih berlangsung. Provinsi Jambi telah menetapkan status siaga darurat karhutla dan mendirikan 81 posko terpadu untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran.
Jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, penyusutan Sungai Batanghari juga tercatat pada 2025. Saat itu, hamparan pasir di sejumlah lokasi mencapai sekitar 10 hektare.
Sementara pada 2026, luas hamparan pasir tercatat sekitar lima hektare. Namun, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober sehingga kemungkinan terjadinya penyusutan debit sungai lebih lanjut masih terbuka.
Menghadapi kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jambi mendorong Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat langkah mitigasi.
Upaya tersebut mencakup jaminan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak, penguatan patroli dan pengendalian karhutla, serta pemberian bantuan kepada pembudidaya ikan keramba.
DPRD juga mendorong pemantauan debit Sungai Batanghari secara waktu nyata (*real time*) dan percepatan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) Batanghari.
Selain penanganan jangka pendek, DPRD mendorong pembangunan sistem pengelolaan Sungai Batanghari yang terintegrasi. Sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan air, menjaga ekosistem sungai, serta mengurangi dampak perubahan iklim pada masa mendatang.
Ivan menegaskan, keberlanjutan Sungai Batanghari membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengambil langkah ketika debit sungai telah mengalami penurunan.
“Kita tidak cukup hanya merespons ketika sungai sudah surut. Yang dibutuhkan adalah kebijakan jangka panjang melalui rehabilitasi DAS, konservasi kawasan hulu, pembangunan embung, penguatan sistem peringatan dini, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat,” katanya.
Ia berharap langkah antisipatif tersebut dapat menjaga Sungai Batanghari sebagai sumber kehidupan masyarakat Jambi sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan iklim. (adv)
