RJ News.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mendukung gagasan penataan ulang konektivitas Jawa-Sumatera melalui konsep multiple gateway dan pengembangan alternatif koridor Jakarta-Jambi.
Gagasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Ekosistem Transportasi Jalan, Benny Nurdin Yusuf.
Menurut Ivan, konsep itu tidak sekadar berkaitan dengan pembangunan pelabuhan baru, tetapi juga menyangkut penataan sistem transportasi nasional agar lebih terintegrasi dan tidak bergantung pada satu koridor utama.
Ivan yang juga menjabat Ketua MTI Provinsi Jambi menyampaikan pandangan tersebut pada Sabtu (29/8/2026).
“Saya menyambut baik gagasan Pak Benny. Ini bukan sekadar wacana membangun pelabuhan baru, tetapi bagaimana kita menata ulang sistem konektivitas Jawa-Sumatera. Merak-Bakauheni tetap harus diperkuat, tetapi Indonesia membutuhkan lebih dari satu gerbang. Jambi harus berani menawarkan diri sebagai bagian dari solusi konektivitas nasional,” kata Ivan.
Dalam gagasan tersebut, sedikitnya 35 aspek strategis dipetakan, mulai dari ketergantungan terhadap jalur Merak-Bakauheni, pertumbuhan mobilitas, kemacetan koridor darat, biaya logistik, keselamatan, kerusakan jalan, konektivitas pelabuhan, hingga digitalisasi, kelembagaan, pembiayaan, dan ketahanan jaringan.
Menurut Ivan, konsentrasi arus Jawa-Sumatera pada satu gerbang utama perlu diantisipasi seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang mendorong peningkatan mobilitas.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan antrean, ketidakpastian waktu perjalanan, peningkatan biaya bahan bakar dan operasional kendaraan, kelelahan pengemudi, serta tekanan terhadap infrastruktur jalan.
Karena itu, konsep multiple gateway dinilai dapat menjadi salah satu pendekatan untuk membangun jaringan transportasi yang memiliki jalur alternatif dan saling menopang.
“Jangan mempertentangkan Jakarta-Jambi dengan Merak-Bakauheni. Yang kita bangun adalah jaringan yang saling menopang. Merak-Bakauheni tetap menjadi gerbang utama, tetapi kita menyiapkan alternatif untuk perjalanan menuju Sumatera bagian tengah dan wilayah lainnya,” ujar Ivan.
Salah satu gagasan yang dinilai potensial adalah pengembangan Long Distance Ferry (LDF) Jakarta-Jambi. Konsep tersebut memungkinkan sebagian perjalanan kendaraan, khususnya angkutan barang jarak jauh, yang selama ini sepenuhnya menggunakan jalur darat dialihkan melalui jalur laut.
Dalam konsep itu, Jakarta-Jambi diproyeksikan sebagai gerbang alternatif menuju Sumatera bagian tengah. Kawasan Ujung Jabung/Muara Sabak menjadi salah satu lokasi yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam.
Jalur tersebut berpotensi dikembangkan sebagai sea bypass Jawa-Sumatera sehingga perjalanan menuju Sumatera bagian tengah tidak sepenuhnya bergantung pada jalur darat dan gerbang Merak-Bakauheni.
“Kalau sebagian perjalanan panjang bisa dipindahkan dari jalan ke laut, manfaatnya bukan hanya mengurangi beban jalan. Kita juga bisa menekan biaya logistik, mengurangi kelelahan pengemudi, meningkatkan keselamatan dan menciptakan kepastian perjalanan,” jelasnya.
Ivan menegaskan, pengembangan konektivitas tersebut tidak boleh berhenti pada pembangunan dermaga atau pelabuhan. Konsep Central Sumatera Gateway harus terhubung dengan jalan nasional, jalan provinsi, pusat produksi, kawasan industri, pergudangan, serta jaringan distribusi.
Aspek first mile dan last mile juga perlu menjadi bagian dari perencanaan. Akses menuju pelabuhan harus terhubung dengan pusat komoditas dan kawasan produksi, sementara dari pelabuhan tersedia koneksi yang efisien menuju jaringan distribusi.
“Kalau hanya membangun pelabuhan, kita belum membangun sistem. Pelabuhan harus terkoneksi dengan jalan, pusat produksi, kawasan industri, pergudangan dan jaringan distribusi. First mile dan last mile harus selesai dalam satu desain,” tegasnya.
Sejumlah kawasan pesisir Jambi disebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kandidat *gateway*. Ujung Jabung dinilai memiliki potensi karena dukungan lahan dan posisi strategis. Sementara Muara Sabak memiliki infrastruktur yang relatif lebih matang.
Adapun Kuala Jambi/Nipah Panjang memiliki potensi regional, meski masih menghadapi tantangan dari sisi akses dan kesiapan kawasan.
Ivan menekankan, penentuan lokasi tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan administratif.
“Lokasi harus dipilih berdasarkan kajian teknis, ekonomi, lingkungan, konektivitas dan *demand*. Jangan sampai kita menentukan lokasi terlebih dahulu, kemudian baru mencari muatan,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan Feasibility Study (FS) dan Origin-Destination Survey sebelum gagasan tersebut masuk ke tahap pembangunan.
Kajian tersebut perlu menghitung arus penumpang dan barang, jenis komoditas, kendaraan yang berpotensi berpindah dari jalan ke laut, waktu tempuh, biaya operasional, tarif pelayaran, kebutuhan kapal, kesiapan pelabuhan, serta dampak ekonomi dan lingkungan.
Penghitungan Vehicle Operating Cost (VOC), Value of Time (VOT), Benefit Cost Ratio(BCR), dan Economic Internal Rate of Return (EIRR) juga dinilai penting untuk mengukur kelayakan dan manfaat ekonomi alternatif koridor Jakarta-Jambi.
“Kita harus berbicara dengan data. Berapa kendaraan yang menuju Jambi, Riau, Sumatera Barat dan wilayah lainnya? Komoditasnya apa? Berapa yang bersedia beralih ke laut? Berapa tarif yang ekonomis? Semua harus dihitung,” jelas Ivan.
Ivan menilai konsep multiple gateway memiliki keterkaitan dengan semangat RUU Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang menempatkan transportasi sebagai satu sistem terintegrasi.
Menurutnya, kebijakan transportasi perlu mengintegrasikan jalan, laut, pelabuhan, angkutan, logistik, digitalisasi, pembiayaan, dan tata kelola antarmoda.
“Selama ini kita terlalu sering melihat jalan sebagai urusan jalan, pelabuhan sebagai urusan pelabuhan dan angkutan sebagai urusan masing-masing moda. Padahal barang tidak mengenal batas kewenangan. Barang bergerak dari kebun, pabrik atau gudang, masuk jalan, menuju pelabuhan, naik kapal dan kembali ke jaringan darat. Itu yang harus kita lihat sebagai satu sistem,” paparnya.
Konsep tersebut juga dinilai dapat mendukung kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL). Ivan mengatakan, penanganan ODOL tidak cukup hanya melalui penindakan terhadap kendaraan.
Pemerintah juga perlu menyediakan sistem distribusi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan efisiensi logistik tanpa membebani kendaraan dan infrastruktur jalan.
“Zero ODOL jangan hanya berarti timbang, tilang dan larangan. Negara juga harus menyediakan alternatif logistik. Laut, kereta api dan sistem multimoda harus mengambil peran,” tegasnya.
Skema Zero ODOL dan multimoda diharapkan menghasilkan angkutan yang sesuai dengan daya dukung infrastruktur, mengurangi kerusakan jalan, serta mendukung pembangunan transportasi yang berkelanjutan.
Bagi Ivan, salah satu peluang utama dari gagasan tersebut adalah mengubah posisi Jambi dari sekadar wilayah lintasan menjadi simpul strategis logistik Sumatera.
Konsep Central Sumatera Gateway menempatkan Jambi sebagai titik distribusi yang dapat terhubung dengan Riau, Sumatera Barat, Lampung, dan wilayah Sumatera lainnya.
Dalam peta multiple gateway, selain Jakarta-Jambi, terdapat pula potensi pengembangan gerbang lain, seperti Bengkalis/Dumai, Padang, dan Enggano-Bengkulu, sesuai perkembangan demand.
“Jambi memiliki posisi geografis yang strategis. Jangan sampai kendaraan hanya lewat, sementara nilai ekonominya dinikmati daerah lain. Kita harus menangkap fungsi distribusi, investasi, industri, UMKM dan lapangan kerja dari konektivitas tersebut,” kata Ivan.
Ia menambahkan, konektivitas modern tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur fisik. Digitalisasi, booking, tracking, e-manifest, integrasi data, dan sistem pembayaran multimoda juga perlu menjadi bagian dari ekosistem transportasi.
Dengan sistem tersebut, pengguna jasa dapat memperoleh kepastian layanan sejak titik asal hingga tujuan. Pemerintah dan pelaku usaha juga memiliki data yang lebih baik untuk mengelola arus barang dan kendaraan.
“Transportasi masa depan bukan hanya soal jalan dan kapal. Data juga menjadi infrastruktur. Kita membutuhkan sistem yang bisa melacak perjalanan barang, mengintegrasikan pembayaran dan memberikan kepastian layanan dari origin sampai destination,” ujarnya.
Ivan mendorong Pemerintah Provinsi Jambi, DPRD, pemerintah kabupaten terkait, MTI, perguruan tinggi, dan dunia usaha mulai menyusun *position paper* serta *roadmap Central Sumatera Gateway*.
Gagasan tersebut selanjutnya dapat disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dikaji lintas kementerian dan lembaga.
Menurut Ivan, pendekatan Jambi kepada pemerintah pusat perlu diarahkan pada penawaran solusi atas persoalan konektivitas nasional, bukan sekadar permintaan pembangunan infrastruktur.
“Pesan kita harus jelas. Jambi tidak sedang meminta proyek. Jambi menawarkan solusi. Solusi untuk mengurangi konsentrasi Merak-Bakauheni, memperkuat ketahanan logistik, mendukung Zero ODOL dan membangun sistem multimoda Jawa-Sumatera yang lebih efisien dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ivan merangkum gagasan tersebut dalam kerangka RUU Sistranas, multiple gateway Jawa-Sumatera, LDF Jakarta-Jambi, Zero ODOL integrasi jalan-laut-logistik, dan digitalisasi sebagai bagian dari upaya redesain konektivitas Jawa-Sumatera.
Menurutnya, apabila hasil kajian menunjukkan kelayakan dari sisi teknis, ekonomi, dan lingkungan, konsep tersebut perlu diperjuangkan menjadi agenda strategis nasional.
“Kalau kajiannya membuktikan layak, kita harus berani memperjuangkannya menjadi agenda nasional. Jambi jangan selamanya hanya menjadi tempat kendaraan lewat. Jambi harus naik kelas menjadi salah satu simpul strategis logistik Indonesia dan Central Sumatera Gateway,” pungkasnya.
Dengan pendekatan tersebut, manfaat yang diharapkan mencakup pengurangan kemacetan dan biaya logistik, peningkatan keselamatan, pengurangan kerusakan jalan, pertumbuhan investasi dan industri, pembukaan lapangan kerja, penguatan ketahanan logistik nasional, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. (Adv)
