RJ News.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, S.T., M.M., M.T., meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada capaian indikator makroekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan.
Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi Jambi pada 2026 memang menunjukkan kinerja positif, tetapi masih ada persoalan yang perlu segera ditangani agar pertumbuhan ekonomi berdampak langsung terhadap masyarakat.
Ivan menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari tekanan harga pangan, kondisi petani dan peternak, ketergantungan ekspor terhadap komoditas primer, tingginya penggunaan pelabuhan di luar Jambi hingga belum optimalnya lama tinggal wisatawan.
“Angka makro kita cukup positif. Tetapi pekerjaan rumahnya adalah bagaimana angka tersebut diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai ekonomi terlihat tumbuh, tetapi petani, peternak, pelaku UMKM dan masyarakat di desa belum merasakan manfaatnya,” ujar Ivan, Jumat (4/9/2026).
Menurut dia, keberhasilan pembangunan ekonomi seharusnya tercermin dalam beberapa aspek yang dirasakan masyarakat, seperti harga kebutuhan pokok yang terjangkau, meningkatnya pendapatan produsen, bertambahnya nilai tambah komoditas di daerah, terbukanya lapangan pekerjaan, serta pemerataan kesejahteraan.
Ivan memberikan perhatian terhadap perkembangan inflasi Jambi pada Agustus 2026. Berdasarkan indikator ekonomi daerah, inflasi tercatat 0,38 persen secara bulanan atau *month-to-month* (mtm) dan 3,60 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Dari struktur inflasi tersebut, sekitar 92 persen tekanan secara bulanan berasal dari kelompok pangan. Daging ayam ras menjadi salah satu komoditas yang memberikan kontribusi cukup besar, yakni sekitar 0,47 poin. Pada periode yang sama, Kabupaten Kerinci mencatat inflasi 0,62 persen secara bulanan.
Ivan menilai kenaikan harga ayam perlu dianalisis dari sisi pasokan dan biaya produksi. Selain meningkatnya permintaan masyarakat, kebutuhan bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga ikut bertambah, sementara harga pakan mengalami kenaikan.
“MBG harus kita dukung. Tetapi kebutuhan besar terhadap bahan pangan juga harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai program yang sangat baik ini justru menciptakan tekanan harga bagi masyarakat karena pasokannya tidak dipersiapkan,” katanya.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, DPRD Jambi mendorong pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat pengelolaan stok, ketersediaan pakan, distribusi serta pola pengadaan pangan.
Ivan juga meminta peternak lokal mendapatkan kepastian pasar melalui pola kerja sama atau kontrak pembelian yang memberikan kepastian penyerapan sekaligus harga yang wajar.
Selain inflasi, Ivan menilai angka Nilai Tukar Petani (NTP) juga perlu dibaca secara lebih rinci. NTP Jambi tercatat 193,63 atau meningkat 1,17 persen, sedangkan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) berada pada angka 197,20.
Dengan capaian tersebut, Jambi tercatat sebagai provinsi dengan NTP tertinggi ketiga di Sumatra. Namun, menurut Ivan, angka agregat tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi setiap subsektor pertanian.
NTP subsektor perkebunan, misalnya, mencapai 217,68. Sementara NTP subsektor peternakan hanya 98,73 atau masih di bawah angka 100.
“Ini paradoks yang harus kita pecahkan. Harga ayam naik, tetapi NTP peternakan masih di bawah 100. Jangan sampai harga di konsumen meningkat, sementara peternak justru tertekan karena biaya pakan tinggi dan rantai distribusi panjang,” tegas Ivan.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi NTP berdasarkan subsektor. Pengukuran tersebut perlu mempertimbangkan pendapatan riil, biaya produksi, produktivitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Menurut Ivan, kondisi petani perkebunan, peternak, nelayan, pembudidaya ikan dan petani hortikultura tidak dapat disamakan hanya berdasarkan satu angka agregat.
DPRD juga akan mendorong evaluasi rantai pembentukan harga, khususnya komoditas pangan. Pemerintah perlu melihat pergerakan harga sejak tingkat produsen hingga konsumen untuk mengetahui struktur biaya dan margin pada setiap mata rantai distribusi.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Ivan adalah struktur perdagangan Jambi. Nilai perdagangan tercatat sekitar US$1,204 miliar dengan surplus sekitar US$1,127 miliar.
Meski surplus masih terjaga, nilai ekspor Jambi mengalami penurunan 2,22 persen. Surplus perdagangan juga turun sekitar 5,63 persen.
Di sisi lain, struktur ekspor masih terkonsentrasi pada sejumlah komoditas. Sekitar 74,4 persen ekspor Jambi berasal dari tiga kelompok komoditas, terutama bahan bakar mineral, karet, serta minyak dan lemak nabati.
“Surplus tentu kita apresiasi, tetapi ketergantungan terhadap komoditas primer harus segera dikurangi. Jambi tidak boleh selamanya menjadi daerah penghasil bahan mentah,” ujar Ivan.
Ia mendorong pemerintah mempercepat proses hilirisasi terhadap sawit, karet dan komoditas unggulan lainnya. Dengan pengolahan di dalam daerah, nilai tambah komoditas diharapkan tidak hanya dinikmati pada sektor produksi bahan mentah, tetapi juga menciptakan investasi, lapangan kerja dan aktivitas ekonomi baru.
Ivan juga menyoroti jalur distribusi komoditas ekspor asal Jambi. Data menunjukkan 57,58 persen ekspor asal Jambi masih dikirim melalui pelabuhan di luar provinsi. Sementara ekspor melalui pelabuhan di Jambi baru mencapai sekitar 42,42 persen.
Menurut Ivan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan sistem logistik agar aktivitas ekonomi yang berasal dari Jambi dapat memberikan manfaat lebih besar bagi daerah.
“Kalau komoditas kita diproduksi di Jambi tetapi sebagian besar dikirim melalui pelabuhan luar daerah, berarti ada biaya logistik dan potensi nilai ekonomi yang ikut keluar,” katanya.
Ia mendorong pemerintah memasukkan penguatan Pelabuhan Talang Duku, Muara Sabak, Kuala Tungkal dan Nipah Panjang ke dalam peta jalan pembangunan logistik daerah.
Pembenahan tidak hanya menyangkut fasilitas pelabuhan. Infrastruktur jalan, pergudangan, kedalaman alur pelayaran, konektivitas antarmoda dan layanan angkutan laut juga dinilai perlu diperkuat.
Dengan dukungan infrastruktur tersebut, Jambi diharapkan dapat meningkatkan peran pelabuhan dalam kegiatan ekspor komoditas daerah.
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian Ivan. Meskipun jumlah tamu meningkat 6,67 persen dan wisatawan nusantara tumbuh sekitar 2,59 persen, sejumlah indikator lain menunjukkan tantangan yang masih perlu dibenahi.
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) tercatat 52,59 persen atau turun 4,78 poin secara bulanan. Rata-rata lama menginap wisatawan juga baru mencapai 1,58 malam.
Penurunan lebih besar terlihat pada tingkat hunian hotel bintang empat hingga lima yang tercatat turun 17,24 poin.
“Artinya, orang datang ke Jambi, tetapi belum cukup lama tinggal dan membelanjakan uangnya di daerah kita. Ini yang harus kita ubah,” kata Ivan.
Menurut dia, kebijakan pariwisata tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan. Pemerintah juga perlu meningkatkan durasi kunjungan dan belanja wisatawan selama berada di Jambi.
Strategi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kalender kegiatan, meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE), paket wisata lintas destinasi, wisata budaya, kuliner, ekonomi kreatif serta penguatan UMKM.
Ivan menilai lama tinggal dua hingga tiga malam perlu dijadikan salah satu sasaran dalam pengembangan pariwisata Jambi.
Berdasarkan berbagai indikator tersebut, Ivan mengatakan DPRD Provinsi Jambi akan mengarahkan fungsi pengawasan dan penganggaran pada empat agenda utama.
Pertama, pengendalian pangan melalui penguatan stok, ketersediaan pakan, distribusi, margin perdagangan dan perencanaan kebutuhan pangan untuk mendukung program MBG.
Kedua, peningkatan perlindungan terhadap produsen melalui penguatan cold storage, offtaker, akses pasar dan kebijakan yang dapat meningkatkan posisi petani serta peternak.
Ketiga, percepatan hilirisasi dan penguatan infrastruktur pelabuhan agar komoditas Jambi tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah serta lebih banyak aktivitas ekonomi berlangsung di dalam daerah.
Keempat, peningkatan kualitas sektor pariwisata dengan mendorong wisatawan memperpanjang masa tinggal melalui event, MICE dan paket wisata lintas destinasi.
“Bagi kami, keberhasilan pembangunan ekonomi bukan sekadar surplus perdagangan atau tingginya NTP. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika harga pangan tetap terjangkau, petani dan peternak memperoleh margin yang adil, komoditas diolah di Jambi, lapangan kerja bertambah dan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata,” pungkas Ivan.
Ia menegaskan capaian indikator makroekonomi harus menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih konkret. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam laporan statistik, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan kesejahteraan yang lebih merata. (Adv)
