RJ News.id – Perbedaan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diterima petani dengan harga acuan pemerintah menjadi perhatian DPRD Provinsi Jambi.
Wakil Ketua DPRD Jambi Samsul Riduan meminta persoalan tersebut ditelusuri setelah adanya laporan harga TBS di sejumlah daerah yang disebut turun hingga sekitar Rp2.400 per kilogram.
Harga tersebut terpaut cukup jauh dari hasil penetapan harga TBS yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Untuk periode terbaru, harga acuan TBS ditetapkan sekitar Rp3.208,10 per kilogram, dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan usia tanaman.
Samsul menduga terdapat ketidaksesuaian harga pembelian yang diterapkan sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, ia meminta kondisi tersebut diperiksa untuk memastikan mekanisme pembelian TBS berjalan sesuai ketentuan.
“Semestinya harus standar dengan Disbun, kalau di sana masih normal harga TBS-nya berarti ada indikasi,” kata Samsul Riduan.
Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, perbedaan harga antara ketetapan Dinas Perkebunan dan harga yang diterapkan PKS perlu menjadi perhatian. DPRD, kata dia, perlu mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi harga di tingkat pabrik.
Samsul meminta anggota DPRD yang membidangi sektor perkebunan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah PKS di daerah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah selisih harga memang terjadi dan faktor apa yang menyebabkannya.
“Kita harap teman-teman yang berada di komisi terkait meninjau langsung harga TBS di PKS-PKS yang ada di daerahnya. Kalau ada perbedaan harga Disbun dan PKS, kita minta nanti dipanggil pihak terkait untuk dipertegas,” ujarnya.
DPRD Provinsi Jambi juga berencana mengunjungi sejumlah daerah yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit. Kunjungan tersebut akan dilakukan untuk melihat kondisi harga secara langsung sekaligus mendengarkan keluhan petani.
“Insyaallah kita akan turun, sudah kita jadwalkan ke dalam daerah,” tegas Samsul.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kondisi harga TBS di tingkat petani. DPRD juga mendorong agar mekanisme penetapan dan pembelian TBS berjalan sesuai aturan sehingga kepentingan petani tetap terlindungi dalam rantai tata niaga kelapa sawit. (Adv)
