RJ News.id – Gubernur Jambi, Al Haris, menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi Jambi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (8/4/2026).
Dalam forum tersebut, Al Haris menegaskan capaian pembangunan tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.
“Berbagai catatan dan masukan dari fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pada sektor kesehatan, tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TBC) mencapai 87 persen dari target 90 persen, menempatkan Jambi di peringkat ke-9 nasional. Pemerintah terus mempercepat eliminasi TBC melalui pembentukan tim khusus dan optimalisasi layanan kesehatan.
Selain itu, sebanyak 8 dari 11 kabupaten/kota di Jambi telah dinyatakan bebas malaria. Tiga daerah lainnya, yakni Batang Hari, Sarolangun, dan Merangin, masih dalam proses percepatan eliminasi.
Prevalensi ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) menurun dari 10,3 persen menjadi 9,6 persen pada triwulan IV 2025. Namun, angka stunting meningkat menjadi 17,1 persen, meski masih di bawah rata-rata nasional sebesar 19,8 persen.
Di sektor pendidikan, realisasi anggaran mencapai 95,47 persen secara keuangan dan 99,79 persen secara fisik. Tingkat penyerapan lulusan SMK juga meningkat menjadi 86,86 persen.
Pemerintah Provinsi Jambi juga menyalurkan beasiswa kepada 446 mahasiswa dan dosen, serta bantuan pendidikan kepada 4.800 siswa. Sementara itu, sebanyak 40.762 anak dalam kategori tidak sekolah menjadi fokus penanganan pada 2026.
Pada sektor infrastruktur, perbaikan Jalan Padang Lamo di Kabupaten Tebo telah dilakukan secara bertahap sejak Februari 2026. Pemerintah juga mendorong penggunaan skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk mengatasi keterbatasan fiskal.
Di sektor pertambangan, dari 86 perusahaan berizin, sebanyak 31 perusahaan aktif berproduksi pada 2025. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) minerba mencapai target, dengan total lebih dari Rp112 miliar.
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD 2025 mencapai 43,03 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 51,76 persen pada 2026.
Realisasi belanja daerah mencapai 92,90 persen dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 101,14 persen.
Dalam bidang tata kelola pemerintahan, indeks reformasi birokrasi meningkat dari kategori B pada 2023 menjadi BB pada 2024.
Al Haris menegaskan pemerintah akan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan perbaikan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang optimal,” pungkasnya. (Adv)
