Gubernur Al Haris Pertegas Komitmen Wujudkan Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

RJ News.id – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi bagi OPD dengan kinerja terbaik, sekaligus motivasi bagi perangkat daerah yang masih perlu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Penyerahan reward dan punishment berlangsung di Auditorium Kantor Inspektorat Provinsi Jambi, Senin (27/7/2026) pagi, dan dipimpin langsung oleh Gubernur Al Haris.

Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pemberian reward dan punishment bukan sekadar rutinitas penilaian tahunan, melainkan strategi krusial untuk mendorong seluruh OPD berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. OPD berprestasi yang meraih predikat terbaik berhak mendapatkan piagam penghargaan serta tambahan dukungan anggaran kegiatan
.
Gubernur Al Haris juga menyampaikan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah sistem yang menggabungkan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

BACA JUGA :  Bima Audia Pratama Soroti Insiden Guru dan Siswa di SMKN 3 Tanjab Timur

”Hari ini kami memberikan apresiasi kepada SKPD kami yang telah menyusun SAKIP dengan baik, ada peningkatan nilainya dan memahami ruang tugasnya. Tetapi kami juga memberikan punishment kepada yang nilainya tidak baik. Reward yang kita berikan ada hadiah pada mereka, bentuknya kegiatan,” ungkap Gubernur Al Haris.

Dikatakan Gubernur Al Haris, apa yang dilakukan ini adalah untuk peningkatan kinerja dan menjadi motivasi agar lebih serius menyusun SAKIP.

“SAKIP itu ibarat lampu penerang dalam bekerja. Kalau kita menguasai SAKIP, maka arah kerja menjadi jelas. Regulasi dipahami, tugas dan fungsi dikuasai, peran diketahui, serta tujuan organisasi menjadi lebih terarah,” tegas Al Haris.

“SAKIP itu adalah rambu-rambu untuk SKPD bekerja secara terukur, transparan, akuntabel,” tambahnya.

BACA JUGA :  Hari Batik Nasional, PHR Regional 1 Sumatra Kenalkan Batik Binaan

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga berharap capaian positif dari OPD penerima reward dapat memotivasi seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov Jambi untuk menyusun dan menjalankan SAKIP secara lebih serius, terukur, dan profesional.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Jambi, Agus Heriyanto, menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP saat ini mengalami transformasi fundamental. Menurutnya, penilaian tidak lagi sekadar berfokus pada kelengkapan administrasi, melainkan menitikberatkan pada dampak nyata (outcome) dari setiap program yang dijalankan.

“Evaluator sekarang lebih menekankan SAKIP yang berdampak. Mereka tidak lagi hanya melihat input, proses, dan output, tetapi sudah melihat outcome atau hasil yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Agus.

Ia menambahkan, keberhasilan Inspektorat Daerah meraih nilai SAKIP tertinggi menjadi bukti nyata komitmen lembaga ini dalam mengawal seluruh program pembangunan daerah agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi.

BACA JUGA :  PT USM Salurkan Hewan Kurban untuk Warga Desa Penyangga di Mukomuko

“SAKIP sekarang itu harus berdampak, berdampaknya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Kita Pemerintah Provinsi Jambi pertumbuhan ekonomi kita di September 2025 yang menjadi dasar pelaporan SAKIP, pertumbuhan ekonomi kita naik dari tahun sebelumnya. Ini menjadi modal awal, tinggal lagi dari sisi administrasi data yang lain yang dibutuhkan sesuai dengan regulasi,” pungkasnya.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2026, berikut daftar 9 OPD Pemprov Jambi yang berhasil meraih penghargaan dengan nilai tertinggi (Predikat A), Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Biro Organisasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disdik, Bappeda, DLH dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. (Adv)