RJ News.id – DPRD Provinsi Jambi mendukung komitmen bersama dalam menolak dan memberantas aktivitas geng motor yang dinilai telah mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Jambi.
Dukungan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Zulkifli Linus, saat menghadiri Rapat Koordinasi Strategi Penanggulangan Geng Motor di Provinsi Jambi yang diinisiasi Polda Jambi, Rabu (8/7/2026).
Menurut Zulkifli, penanganan aktivitas geng motor membutuhkan keterlibatan dan koordinasi lintas sektor. Keberadaan kelompok tersebut, kata dia, tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kenakalan remaja karena sejumlah aktivitasnya berpotensi mengarah pada tindak kriminal dan mengancam keselamatan masyarakat.
Ia mengapresiasi langkah Polda Jambi yang menginisiasi rapat koordinasi sekaligus membangun komitmen bersama dalam menghadapi persoalan tersebut. Menurutnya, keresahan yang ditimbulkan aktivitas geng motor perlu segera ditangani sebagai bagian dari upaya menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.
Zulkifli mengatakan, komitmen bersama tersebut juga menjadi momentum untuk menyelaraskan strategi penanggulangan geng motor melalui langkah pencegahan dan penegakan hukum.
Ia menegaskan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif perlu menjalankan peran masing-masing secara terkoordinasi agar upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berjalan secara efektif.
Aktivitas geng motor yang kerap dikaitkan dengan aksi tawuran dan penganiayaan, lanjut Zulkifli, telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu, ia mendorong peningkatan patroli gabungan serta pengawasan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang bagi terjadinya aksi kriminalitas jalanan sekaligus memperkuat upaya pencegahan di lapangan.
Di sisi lain, Zulkifli mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak. Menurutnya, perhatian dan pengawasan keluarga diperlukan agar anak tidak terlibat dalam aktivitas geng motor maupun perilaku negatif lainnya.
Upaya penanganan geng motor, kata dia, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan peran bersama antara pemerintah, lembaga negara, keluarga, dan masyarakat. (Adv)
