RJ News.id – Keberhasilan pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi dinilai tidak cukup hanya dilihat dari tingginya capaian program dan realisasi anggaran.
Dampak yang dirasakan peserta didik, guru, sekolah, dan masyarakat harus menjadi ukuran utama dalam menilai efektivitas kebijakan pendidikan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, mengatakan anggaran pendidikan harus mampu menghasilkan perubahan nyata, mulai dari peningkatan akses belajar hingga kualitas lulusan dan lingkungan sekolah.
Hal itu disampaikannya saat menanggapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2025.
Dalam laporan tersebut, rata-rata capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja awal mencapai 103,03 persen, dengan realisasi anggaran sebesar 95,47 persen atau sekitar Rp1,287 triliun dari total anggaran Rp1,348 triliun.
Sementara berdasarkan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, rata-rata capaian kinerja tercatat 96,19 persen. Menurut Ivan, indikator tersebut lebih menggambarkan kualitas pembangunan pendidikan karena mulai mengarah pada jumlah satuan pendidikan yang memenuhi standar kompetensi minimum.
“Capaian kinerja yang baik harus kita apresiasi. Namun yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan menghasilkan perubahan nyata: anak tidak sekolah kembali belajar, anak disabilitas memperoleh akses yang layak, sekolah menjadi aman, guru semakin kompeten, dan lulusan SMK benar-benar siap bekerja maupun berwirausaha,” ujar Ivan, Selasa (30/6/2026).
Data LKjIP menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16–18 tahun mencapai 74,39 persen atau setara dengan capaian 102,88 persen terhadap target. Sementara APS penyandang disabilitas usia 4–18 tahun tercatat 64,54 persen dengan capaian 95,16 persen.
Ivan mengapresiasi capaian tersebut, tetapi menilai perlu ada langkah yang lebih terarah untuk menekan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Menurutnya, peningkatan akses pendidikan harus dibarengi dengan upaya memastikan anak yang berada di luar sistem pendidikan dapat kembali memperoleh layanan belajar.
Sejumlah program Dinas Pendidikan, seperti pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, bantuan pendidikan DUMISAKE, serta pembangunan Unit Sekolah Baru SLB Bukit Murau di Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, juga mendapat apresiasi.
Namun, Ivan menilai persoalan ATS membutuhkan penanganan lintas sektor. Penyelesaiannya tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan.
Ia mendorong keterlibatan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, Kementerian Agama, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, hingga keluarga.
“Data ATS harus diverifikasi sampai tingkat desa dan kelurahan. Kita perlu membedakan anak putus sekolah, anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan, dan anak yang belum pernah sekolah. Setelah itu harus ada intervensi yang jelas, apakah melalui sekolah formal, Paket C, bantuan biaya pendidikan, transportasi, atau pendampingan keluarga,” tegasnya.
Perhatian juga diarahkan pada pendidikan vokasi. Berdasarkan laporan, tingkat penyerapan lulusan SMK mencapai 86,86 persen. Sementara tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK tercatat 83,06 persen.
Ivan menilai capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif. Namun, keberhasilan SMK tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah lulusan yang memperoleh pekerjaan.
Ia mendorong agar kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi lulusan, kepemilikan sertifikat kompetensi, tingkat pendapatan awal, keberlanjutan pekerjaan, serta jumlah lulusan yang menjadi wirausaha turut menjadi indikator evaluasi.
“SMK harus menjadi pintu masuk dunia kerja dan pusat lahirnya wirausahawan muda. Karena itu, penguatan LSP-P1, Bursa Kerja Khusus, teaching factory, magang industri, guru produktif, dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri harus menjadi prioritas,” kata Ivan.
Selain akses dan lulusan, Ivan menyoroti kualitas pembelajaran. Ia mengakui kemampuan literasi mulai menunjukkan perkembangan positif. Namun, kemampuan numerasi, khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan pendidikan khusus, masih membutuhkan perhatian.
Persoalan keamanan sekolah, pencegahan perundungan, serta penguatan nilai kebinekaan juga dinilai perlu menjadi bagian dari agenda peningkatan mutu pendidikan.
Ivan meminta kebijakan dan dukungan anggaran tidak diterapkan secara seragam kepada seluruh sekolah tanpa mempertimbangkan persoalan masing-masing satuan pendidikan.
“Jangan semua sekolah diperlakukan sama. Anggaran dan pendampingan harus diarahkan berdasarkan masalah nyata di sekolah. Sekolah yang numerasinya rendah harus mendapat intervensi khusus. Sekolah yang memiliki persoalan keamanan atau perundungan juga harus mendapat pendampingan lebih kuat,” jelasnya.
Ia juga mendorong perluasan layanan pendidikan inklusif melalui penambahan Sekolah Luar Biasa (SLB), guru pendamping khusus, sarana aksesibilitas, alat bantu pembelajaran, serta dukungan transportasi bagi anak berkebutuhan khusus.
Dari sisi sumber daya manusia, Ivan mengapresiasi pengangkatan 1.140 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2025. Pengangkatan tersebut dinilai dapat memperkuat layanan pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Meski demikian, ia meminta pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik secara lebih terperinci. Pemetaan tersebut mencakup kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran dan wilayah, termasuk guru produktif SMK, guru SLB, guru bimbingan dan konseling (BK), laboran, pustakawan, serta tenaga administrasi.
Pada aspek pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tercatat 91,44 dan masuk kategori baik.
DPRD, kata Ivan, tetap mendorong percepatan digitalisasi layanan, transparansi informasi, penyederhanaan administrasi, serta penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
Ia juga meminta nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pendidikan segera dituntaskan. Instrumen tersebut dinilai penting untuk memastikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan hasil pembangunan pendidikan berjalan selaras.
“Pendidikan adalah investasi paling berharga untuk masa depan Jambi. Kita harus memastikan kebijakan pendidikan tidak hanya selesai di atas kertas atau pada serapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, kompeten, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya. (Adv)
