RJ News.id – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), Provinsi Jambi, menyoroti sejumlah kebijakan strategis pemerintah daerah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Mulai dari efisiensi belanja modal, peningkatan kemandirian fiskal, kualitas pelayanan publik, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi perhatian legislatif.
Berbagai catatan tersebut disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang kemudian mendapat tanggapan dari pihak eksekutif dalam rapat paripurna masa persidangan I Tahun 2026–2027 di Gedung DPRD Tanjab Timur, Muara Sabak.
Dalam rapat tersebut, Bupati Tanjab Timur menyampaikan jawaban eksekutif yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) H. Sapril, S.I.P., Senin (27/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, S.H., didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD.
Dalam jawaban eksekutifnya, Bupati menegaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD sekaligus wujud sinergi legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Salah satu perhatian DPRD berkaitan dengan kebijakan pengurangan belanja modal dalam RAPBD 2027. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan keterbatasan ruang fiskal dan skala prioritas pembangunan.
DPRD melalui Fraksi PAN mengingatkan agar penyesuaian belanja modal tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan dasar, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang sosial.
Pemerintah daerah menyatakan tetap berkomitmen menjaga alokasi anggaran untuk sektor-sektor tersebut. Pemkab juga sependapat dengan pentingnya optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Selain belanja modal, efisiensi anggaran juga menjadi perhatian Fraksi Golkar. Fraksi ini meminta agar kebijakan penghematan anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah menyatakan bahwa efisiensi harus dilaksanakan secara terukur, selektif, dan berorientasi pada hasil. Setiap alokasi anggaran diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Sementara itu, Fraksi NasDem menyoroti proyeksi realisasi APBD 2026 dan langkah mitigasi yang perlu disiapkan pemerintah daerah. Evaluasi terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan dinilai penting untuk mengukur kemampuan fiskal sekaligus mengantisipasi kemungkinan ketidaksesuaian antara target dan realisasi anggaran.
Dalam tanggapannya, pemerintah daerah menyatakan akan mengevaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi secara berkala.
Fraksi NasDem juga menyoroti persoalan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengakui bahwa struktur pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, sehingga peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih menjadi pekerjaan yang perlu diperkuat.
Pada sektor infrastruktur, Fraksi Gerindra turut memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas jalan, khususnya Jalan Poros Siau–Lambur dan Sabak Ilir–Alang-Alang.
Pemerintah daerah memastikan kedua ruas jalan tersebut tetap menjadi perhatian. Selain itu, OPD terkait diminta berkoordinasi dalam mengawasi tonase kendaraan angkutan agar tidak melebihi kapasitas jalan dan mempercepat kerusakan infrastruktur.
Sejumlah kebutuhan pembangunan lainnya juga menjadi perhatian, antara lain perbaikan Taman Selaras Pinang Masak, Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muara Sabak Timur, serta penambahan personel pemadam kebakaran di kecamatan yang masih kekurangan tenaga, terutama Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur.
Pemerintah daerah juga menyebut ruas jalan dari Jembatan Bangkit hingga Parit Bengkok sebagai salah satu prioritas perhatian. Jalan tersebut merupakan akses di Kelurahan Nipah Panjang I dan II yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Nipah Panjang.
Adapun Fraksi Demokrasi Keadilan menyoroti keselarasan Ranperda APBD 2027 dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Fraksi ini juga meminta penjelasan mengenai capaian target dan realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta program unggulan pemerintah daerah tahun 2026.
Pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerataan pembangunan antarwilayah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, penjelasan lebih terperinci mengenai capaian RPJMD dan program unggulan 2026 akan disampaikan dalam pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, OPD teknis, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam rangka memperlancar pembahasan RAPBD 2027, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah melengkapi dokumen yang diperlukan dan aktif mengikuti pembahasan bersama Banggar DPRD agar proses penyelesaian anggaran berjalan sesuai jadwal.
Sekda Tanjab Timur, H. Sapril, S.I.P., menegaskan bahwa seluruh pandangan dan masukan fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi serta penyempurnaan kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Rangkaian pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses penyelarasan kebijakan antara DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan APBD 2027 disusun berdasarkan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (Adv)







