RJ News.id – Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan dukungannya terhadap Program BioCF-ISFL sebagai upaya menekan emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong pembangunan ekonomi hijau berbasis pengelolaan lahan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, saat menghadiri closing meeting fase pra-investasi Program BioCF-ISFL Tahun Anggaran 2022–2026 yang digelar di Swiss-Belhotel Jambi, Senin (4/5/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Ary Sudijanto, Direktur Perhimpunan dan Pengembangan Dana BPD LH RI Endah Tri Kurniawaty, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLH Haruki Agustina, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Sani menjelaskan bahwa Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah pelaksana program BioCF-ISFL di Indonesia karena memiliki potensi sumber daya hutan dan lahan yang besar.
“Kita memiliki kawasan hutan lebih dari 2,1 juta hektare, ekosistem gambut yang luas, serta kawasan mangrove yang penting bagi keseimbangan lingkungan,” ujar Sani.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa deforestasi, degradasi lahan, dan dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini diarahkan untuk mendukung pembangunan rendah emisi yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurut Sani, pada fase pra-investasi, program ini difokuskan pada penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat, serta penerapan praktik ramah lingkungan di sektor kehutanan dan pertanian.
Selain itu, penguatan sistem pemantauan dan pelaporan (monitoring and evaluation/M&E serta measurement, reporting, and verification/MRV) juga menjadi bagian penting untuk memastikan capaian program dapat diukur secara akuntabel.
Sani menyebut, Pemprov Jambi menargetkan penurunan emisi lebih dari 17 juta ton CO2e pada periode 2021–2025, terutama melalui penguatan sektor kehutanan dan lahan. Jambi juga berkontribusi sekitar 10 persen terhadap target nasional FOLU Net Sink 2030.
“Program BioCF-ISFL menjadi instrumen penting dalam upaya penurunan emisi. Saat ini kita memasuki tahap akhir pra-investasi dan bersiap menuju fase pembayaran berbasis kinerja melalui skema ERPA,” kata dia.
Ia menambahkan, dengan harga karbon sebesar USD 7 per ton CO2e, potensi penerimaan daerah diperkirakan mencapai USD 70 juta.
Lebih lanjut, Sani menegaskan bahwa agenda penurunan emisi dan pengelolaan lanskap berkelanjutan telah menjadi bagian integral dari arah pembangunan daerah, termasuk melalui RPJMD dan roadmap ekonomi hijau Provinsi Jambi.
“Arah kebijakan ini menempatkan pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai satu kesatuan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo menilai fase pra-investasi telah memberikan banyak pembelajaran penting bagi perencanaan pembangunan ke depan.
“Ke depan, Bappeda akan memastikan program penurunan emisi ini terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah yang berfokus pada ekonomi hijau,” kata Agus.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh kabupaten/kota dalam mencapai target penurunan emisi dan pengelolaan lahan berkelanjutan.
“Kehadiran para wakil kepala daerah hari ini menunjukkan komitmen bersama. Pengelolaan hutan dan pertumbuhan ekonomi merupakan tanggung jawab lintas sektor,” ujarnya.
Program BioCF-ISFL merupakan inisiatif global yang bertujuan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui tata kelola lahan yang lebih baik. (Adv)
