RJ News.id – Salah satu Tim Ahli Gubernur Jambi, Nanda Herlambang, menghimbau seluruh masyarakat Provinsi Jambi dimanapun berada agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Gubernur Jambi, Al Haris, untuk menawarkan jabatan, penerimaan ASN/PNS, bantuan, proyek, maupun bentuk kepentingan lainnya.
Menurut Nanda, saat ini mulai marak oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan nama pejabat daerah untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara meyakinkan masyarakat melalui komunikasi langsung maupun media digital.
“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah percaya apabila ada pihak yang mengaku dekat dengan Gubernur Jambi ataupun mengatasnamakan Bapak Gubernur untuk menjanjikan jabatan, kelulusan PNS, bantuan, ataupun proyek tertentu,” ujar Nanda Herlambang.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pemerintahan memiliki mekanisme resmi, transparan, serta tidak dilakukan melalui jalur pribadi maupun permintaan imbalan tertentu.
Selain itu, Nanda juga menyoroti perkembangan modus penipuan di era digital yang saat ini semakin canggih dan sulit dibedakan oleh masyarakat awam. Menurutnya, kemajuan teknologi, termasuk penggunaan Artificial Intelligence (AI), memungkinkan berbagai bentuk manipulasi dilakukan secara meyakinkan.
“Di era digital saat ini, masyarakat juga harus lebih berhati-hati karena foto, video, suara, bahkan percakapan dapat direkayasa menggunakan teknologi. Hal-hal seperti ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meyakinkan calon korban,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa pelaku penipuan saat ini tidak hanya menggunakan pesan singkat atau telepon biasa, namun juga memanfaatkan media sosial, akun palsu, editan foto, hingga rekaman suara dan video yang dibuat seolah-olah asli.
Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak langsung mempercayai informasi ataupun tawaran tertentu sebelum melakukan verifikasi kepada instansi resmi terkait.
“Jangan mudah terpancing, apalagi sampai menyerahkan uang ataupun data pribadi. Jika menemukan indikasi penipuan atau pencatutan nama pejabat daerah, segera laporkan kepada pihak berwenang,” tegasnya.
Himbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk langkah preventif agar masyarakat lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang memanfaatkan nama pejabat daerah maupun kecanggihan teknologi digital. (*)
