RJ News.id – DPRD Provinsi Jambi menyatakan menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa terkait kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur Jambi, Senin (5/8/2025).
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Achmad Sarwani, yang hadir menemui massa aksi, mengkritik langkah Satgas PKH yang dinilai tidak adil dan berpotensi menambah angka kemiskinan di daerah.
“Ini tidak adil. PKH justru menambah angka kemiskinan di Provinsi Jambi,” tegas Sarwani.
Sarwani menjelaskan, banyak masyarakat yang telah lama bermukim dan berusaha di kawasan tertentu hingga turun-temurun. Termasuk warga yang sudah menanam sawit di lahan di bawah lima hektare, yang menurutnya perlu mendapat pengecualian dan pertimbangan khusus.
“Masyarakat yang sudah terlanjur tinggal dan berkebun puluhan tahun, terutama yang memiliki lahan di bawah lima hektare, seharusnya dipertimbangkan. Itu justru bagian dari upaya menuntaskan kemiskinan sebagaimana Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dasar hukum terkait pengelolaan sumber daya alam. “Sesuai UUD 1945 Pasal 33, itu jelas. Kami meminta PKH dan satgas pusat berkoordinasi dan bermusyawarah dengan pemerintah daerah,” tambahnya.
Sarwani menegaskan DPRD mendukung penuh aspirasi masyarakat selama berkaitan dengan hak hidup dan kesejahteraan. Menurutnya, kebijakan penertiban tidak boleh dilakukan secara paksa dan harus berpihak pada masyarakat kecil.
“Inpres itu harus dilihat dengan kacamata global, sesuai keinginan Presiden Prabowo dan para pendiri bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka dan sejahtera. Negara kita kaya, dan itu yang ingin diwujudkan presiden,” katanya.
Ia juga menyebut Satgas PKH seharusnya tidak hanya menyasar petani kecil, sementara perusahaan besar yang diduga merusak hutan kurang disentuh.
“Petani kecil ini sebagian sudah puluhan tahun menanam karet. Karena harga karet murah, mereka beralih ke sawit. Pemerintah harus bijak mengambil keputusan, apalagi mayoritas masyarakat Jambi adalah petani,” ujar Sarwani. (Adv)
