Temui Menteri PKP RI, Bupati Dillah Kejar Program Rumah Rakyat

Jakarta, RJNews.id – Bupati Tanjung Jabung Timur, Dilla Hikmah Sari, melakukan langkah proaktif mengejar program perumahan bagi warganya. Bersama sejumlah jajarannya, Dillah menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Pertemuan strategis ini bertujuan guna mendapatkan porsi maksimal dalam program pembangunan dan perbaikan rumah nasional.

Kepada Menteri Ara, Dillah menyampaikan harapannya agar berbagai program prioritas kementerian masuk ke Tanjab Timur.

BACA JUGA :  Implementasi Instruksi Presiden, Wakil Bupati Tanjab Timur Pimpin Giat Gotong Royong Bersama Polri, TNI Dan Pelajar

“Kami berharap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, penataan kawasan kumuh, hingga penyediaan rumah subsidi bisa digelontorkan secara masif ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur,” ujar Dillah.

Dillah menyebut saat ini ada sekitar 3.741 rumah tidak layak huni yang tersebar di 93 desa dan kelurahan. Fakta itu masih menjadi penyumbang stigma kawasan kumuh khususnya di lima Kecamatan.

Meski sejumlah aksi pengentasan sudah dilakukan seperti program terpadu bedah rumah – sanitasi – tata kelola sampah – rehab jembatan, jalan lingkungan dan penerangan, namun belumlah menjawab signifikan quantitas penyelesaian masalah permukiman.

BACA JUGA :  Sisir Sungai Pengabuan, Tim SAR Gabungan Berhasil Temukan Satu Korban Kapal Tenggelam

“Karena itu kami sangat mengharapkan dukungan Kementerian PKP ini guna mempercepat lagi upaya pengentasan kawasan kumuh sebagai salah satu variabel potret kemiskinan di kawasan ini,” lanjut Dillah.

Menteri PKP, Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif jemput bola yang dilakukan oleh Bupati Dillah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan.

BACA JUGA :  BPJN Jambi Tangani Genangan Air di Jalan Nasional Sekernan

​Menteri Ara menekankan bahwa pola penanganan masalah perumahan ke depan tidak lagi bisa dilakukan sendiri-sendiri tetapi harus mengacu dua langkah utama yakni ntegral dan kolaborasi.

Langkah Bupati Dillah ini diprediksi akan mempercepat realisasi target pengentasan kawasan kumuh di pesisir Jambi, mengingat kebijakan Kementerian PKP saat ini sangat menitikberatkan pada koordinasi langsung dengan kepala daerah yang memiliki komitmen tinggi.*