RJ News.id – Gubernur Jambi Al Haris menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi telah menyiapkan anggaran sekitar Rp40,7 miliar untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (9/4/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Jambi.
“Pemprov Jambi terus memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dari sisi administratif, teknis, maupun pelayanan. Total dukungan anggaran yang kami siapkan mencapai Rp40,7 miliar,” kata Al Haris.
Ia menjelaskan, berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari pelayanan jemaah hingga dukungan transportasi. Pemerintah kabupaten/kota juga dilibatkan dalam menyiapkan armada bus untuk mengantar jemaah menuju titik keberangkatan di Jambi.
Selanjutnya, Pemprov Jambi memfasilitasi transportasi menuju Bandara Sultan Thaha Jambi hingga penerbangan ke Bandara Internasional Hang Nadim Batam sebagai embarkasi.
Menurut Al Haris, secara umum persiapan penyelenggaraan haji di Jambi telah berjalan, meski masih terdapat beberapa hal teknis yang perlu diselesaikan, termasuk kerja sama dengan maskapai penerbangan.
“Secara keseluruhan persiapan sudah berjalan. Tinggal beberapa hal teknis yang terus kami koordinasikan agar seluruh proses berjalan lancar,” ujarnya.
Ia berharap kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji.
“Kami berharap seluruh jemaah haji, khususnya dari Jambi, dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan lancar,” kata Al Haris.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengapresiasi komitmen Pemprov Jambi dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji, terutama melalui pengalokasian anggaran.
“Anggaran yang disiapkan Pemprov Jambi menunjukkan komitmen dalam mendukung pelayanan jemaah, khususnya untuk transportasi menuju embarkasi,” ujar Marwan.
Dalam pertemuan tersebut juga digelar diskusi dan sesi tanya jawab terkait berbagai persoalan di daerah, yang melibatkan anggota Komisi VIII DPR RI, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. (Adv)
