RJ News.id – Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengunjungi Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025).
Kedatangan rombongan tersebut disambut langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.
Dalam pertemuan itu, Roby menyampaikan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat, yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, program tersebut memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuka akses pendidikan yang lebih merata.
“Kami menyampaikan dukungan penuh untuk suksesnya program ini. Sebagai langkah awal, kami sudah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di kawasan Bandar Seri Bentan, Bintan Buyu, untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Roby.
Roby menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen mematangkan seluruh tahapan persiapan agar pelaksanaan program tersebut berjalan efektif. Pembahasan juga mencakup tata cara dan prosedur pendirian Sekolah Rakyat di daerah.
Sementara itu, Menteri Sosial Gus Ipul menyambut baik komitmen Bintan dalam mendukung program nasional ini. Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
“Program ini mencerminkan pemerataan hak dan kesejahteraan. Pendidikan gratis, berasrama, dengan sasaran keluarga miskin dan miskin ekstrem—ini langkah luar biasa. Rugi kalau tidak ikut,” kata Gus Ipul.
Selain membahas Sekolah Rakyat, pertemuan juga membicarakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Roby menjelaskan bahwa pengelolaan DTSEN penting agar bantuan sosial tepat sasaran sesuai amanat undang-undang. Data tersebut juga akan menjadi dasar penentuan calon peserta didik Sekolah Rakyat.
“Kami ingin memastikan setiap bantuan dan kesempatan pendidikan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Pembaruan data akan dilakukan setiap tiga bulan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS),” jelas Roby.
Pemerintah Kabupaten Bintan berharap, melalui sinergi dengan Kementerian Sosial, tidak ada lagi warga miskin atau miskin ekstrem yang terlewat dari basis data penerima bantuan dan pelayanan pendidikan. (Tri)
