RJ News.id – Pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai serta sinergi lintas pemerintahan. Mengingat kebutuhan pembangunan masih cukup besar, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan agar program yang direncanakan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Muzakkir, mengatakan keterpaduan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.
Menurutnya, pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan, harus berjalan selaras dan sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan.
“Kita mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah daerah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” ujar Muzakkir.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur Provinsi Jambi yang dipimpin Gubernur Jambi, Al Haris, di Kantor Dinas PUTR Provinsi Jambi, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2026 sekaligus mematangkan rencana program infrastruktur untuk 2027 dan 2028.
Dalam forum tersebut, sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi salah satu perhatian utama. Keselarasan perencanaan diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan tidak tumpang tindih, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Gubernur Jambi Al Haris dalam arahannya menegaskan bahwa kesesuaian data dan perencanaan antara balai kementerian dengan pemerintah daerah sangat penting. Dengan demikian, lokasi pembangunan dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Al Haris juga menyoroti sejumlah proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Jambi. Salah satunya pembangunan jalan tol yang tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi orang dan barang, tetapi juga diharapkan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, hingga wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Selain jalan tol, percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung turut menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Jambi akan mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengawal proses lelang proyek tersebut kepada pihak swasta, mengingat telah adanya minat investor.
Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung juga perlu diselaraskan dengan pembangunan Jembatan Sungai Rambut yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Keduanya dinilai saling berkaitan dalam mendukung konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan ekonomi.
Tidak hanya proyek strategis, penanganan infrastruktur yang terdampak bencana banjir dan longsor juga menjadi bagian dari pembahasan. Pemerintah kabupaten/kota didorong untuk mengoptimalkan pengajuan bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan melengkapi data teknis dan dokumentasi hasil verifikasi sebagai persyaratan pendukung.
Al Haris menambahkan, pemerintah provinsi akan mengajak para bupati dan wali kota melakukan audiensi langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna memperjuangkan program-program prioritas yang dibutuhkan daerah.
Melalui koordinasi tersebut, Dinas PUTR Provinsi Jambi bersama pemerintah pusat dan kabupaten/kota diharapkan dapat menyatukan arah kebijakan, memperkuat dukungan pendanaan, serta memastikan pembangunan infrastruktur tahun 2027 dan 2028 berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. (*)
