Pinto Jayanegara: Jangan Sampai Produk Jambi Terkenal, Tapi Warganya Tidak Ikut Sejahtera

RJ News.id – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, mengingatkan bahwa perlindungan terhadap produk unggulan daerah tidak akan berarti banyak apabila masyarakat yang memproduksinya tidak merasakan peningkatan kesejahteraan.

Hal itu disampaikan Pinto usai mengikuti konsultasi Pansus DPRD Provinsi Jambi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum di Jakarta dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Daerah.

Dalam konsultasi tersebut, DJKI menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting tidak hanya memfasilitasi perlindungan hukum, tetapi juga melakukan pembinaan, promosi, pemasaran, dan pendampingan terhadap produk yang telah memperoleh perlindungan.

BACA JUGA :  Ratusan Karung Bawang Merah dan Ikan Asin Ilegal Dimusnahkan Polda Jambi

Saat ini Provinsi Jambi telah memiliki tujuh produk Indikasi Geografis yang terdaftar, yaitu Kayu Manis Koerintji, Kopi Arabika Sumatera Koerintji, Kopi Robusta Sumatera Merangin, Kopi Robusta Sungai Penuh, Nanas Tangkit Baru, Beras Payo Kerinci, dan Pinang Betara Jambi.

Menurut Pinto, tantangan terbesar justru dimulai setelah suatu produk memperoleh perlindungan hukum.

“Kalau produknya sudah dikenal luas, tetapi harga di tingkat petani tetap rendah, pemasarannya tidak berkembang, dan pendapatan masyarakat tidak meningkat, berarti tujuan akhirnya belum tercapai,” ujarnya.

BACA JUGA :  Gelar 10 Muharram 1448 H/2026 M, Pemprov Jambi Beri Santunan kepada 2000 Anak Yatim dan Difabel

Ia menilai pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada proses pendaftaran semata. Yang lebih penting adalah memastikan produk-produk unggulan tersebut memperoleh pendampingan yang berkelanjutan, mulai dari peningkatan kualitas, penguatan kelembagaan, promosi, hingga perluasan akses pasar.

Menurut Pinto, Ranperda yang sedang dibahas Pansus harus mampu memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung produk-produk unggulan Jambi setelah memperoleh perlindungan hukum.

“Perlindungan hukum adalah titik awal, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah bagaimana produk-produk unggulan Jambi memiliki nilai tambah, daya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, pelaku UMKM, serta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada produk tersebut,” katanya.

BACA JUGA :  Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Nyatakan Jambi Jadi Contoh Gerakan Tanam Pohon Serentak

Ia juga mendorong agar potensi unggulan lain seperti Duku Kumpe, Teh Kayu Aro, Batik Jambi, dan Madu Hutan Jambi terus dipersiapkan melalui pendampingan, pengembangan, dan perlindungan yang tepat sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Provinsi Jambi. (adv)