RJ News.id – Upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian DPRD Provinsi Jambi menyusul proyeksi penurunan penerimaan pada 2027.
Organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan mengelola pendapatan diminta segera menyiapkan langkah baru untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah mengatakan, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak awal melalui evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi andalan pemerintah daerah.
Menurut dia, ruang fiskal yang tersedia harus dikelola secara cermat agar kemampuan daerah dalam membiayai program pemerintahan dan pembangunan tetap terjaga.
“Kami sudah menyampaikan bahwa kemungkinan ada penurunan sekitar 0,58 persen PAD kalau dari sambutan Pak Wagub. Tapi kalau secara detailnya, kita harus baca dulu laporan yang disampaikan kepada kami,” kata Hafiz seusai rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat (10/7/2026).
Rapat paripurna tersebut membahas penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, agenda rapat mencakup penyampaian nota pengantar rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Hafiz menyebut hingga saat ini belum terdapat penambahan sektor baru yang dapat menjadi sumber penerimaan untuk mendorong pendapatan daerah.
“Iya, belum ada (penambahan sektor baru). Pendapatan tadi dimungkinkan proyeksinya turun 0,58 persen, berdasarkan sambutan Pak Wagub tadi,” ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal tahun depan. Di tengah keterbatasan anggaran, setiap OPD penghasil pendapatan perlu mengidentifikasi peluang yang masih dapat dikembangkan.
“Kalau ditanya cukup atau tidak cukup, tentu kita semua ingin kemampuan fiskal yang lebih baik. Tapi dengan kondisi saat ini, kita harus mampu menghadapi tantangan yang ada,” tutur Hafiz.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, DPRD Provinsi Jambi akan meminta komisi-komisi terkait memanggil OPD yang memiliki kewenangan dalam mengelola sumber pendapatan daerah.
Pemanggilan itu akan diarahkan untuk mengevaluasi strategi peningkatan pendapatan yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi peluang dan inovasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat PAD.
DPRD juga mendorong agar upaya peningkatan pendapatan dilakukan melalui pengelolaan potensi yang lebih optimal, sehingga kemampuan fiskal daerah dapat dipertahankan di tengah proyeksi penurunan penerimaan pada 2027. (Adv)
