RJ News.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperluas perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal dengan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 42 ribu nelayan dan petani.
Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menyerahkan bantuan hibah kepada masyarakat di Masjid Darul Muttaqin, Perumahan Taman Cipta Asri II, Selasa (9/12/2025).
Pada kegiatan tersebut, Pemprov Kepri juga menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis, di antaranya 10 unit ambulans, dua unit tenda, empat paket bantuan usaha, dan lima paket sembako untuk masyarakat.
Gubernur Ansar mengatakan pemerintah tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat meski harus melakukan efisiensi anggaran di beberapa sektor. “Yang penting pemerintah tetap konsisten dan memberikan dukungan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ansar menjelaskan, dari total 42 ribu penerima manfaat, sekitar 31 ribu merupakan nelayan dan hampir 10 ribu merupakan petani. Ia menegaskan bahwa perlindungan sosial perlu diperkuat mengingat risiko tinggi yang dihadapi pekerja di sektor maritim dan agrikultur.
“Nelayan pergi pagi-pagi ke laut. Kita harus menjaga mereka,” kata Ansar.
Melalui program BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang meninggal dunia saat bekerja berhak atas santunan sebesar Rp70 juta. Selain itu, dua orang anak dari peserta yang meninggal berhak memperoleh beasiswa pendidikan hingga jenjang sarjana (S1).
Untuk peserta yang meninggal karena sakit biasa, keluarga menerima santunan Rp42 juta. Beasiswa tetap diberikan apabila peserta telah terdaftar minimal tiga tahun.
Tahun ini, Pemprov Kepri menyiapkan hampir Rp10 miliar untuk pendanaan perlindungan jaminan ketenagakerjaan tersebut. Ansar memastikan program ini akan terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak pekerja informal.
“Kita ingin memastikan keluarga nelayan dan petani tetap terlindungi. Anak-anak mereka harus tetap bisa sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Ansar turut didampingi Tim Percepatan Pembangunan, Syarifah Normawati; Kepala Bapenda Kepri, Abdullah; Kepala Dinsos Kepri, Mahadi Rahman; serta sejumlah pejabat lainnya. (Tri)
