RJ News.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyatakan kesiapan penuh untuk memperkuat koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah pusat dalam mendukung pertahanan negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
Komitmen ini disampaikan pada rapat antara Pemerintah Provinsi Jambi yang diwakili oleh Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Arief Munandar, SE dengan Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Ditjen Pothan Brigadir Jenderal TNI Wirawan Yanuartono, S.Sos., M.Sos., CGRA.
Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eka Powa, para jajaran TNI/Polri, para Kepala OPD terkait serta undangan lainnya. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Jambi, Kamis (24/9/2026).
Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Arief Munandar, SE mengutarakan bahwa pertahanan negara memerlukan sinergi seluruh komponen bangsa dan bukan semata tanggung jawab institusi pertahanan.
“Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan selamat datang di Provinsi Jambi kepada jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara,” ujar Arief Munandar.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eka Powa juga memberikan paparan profil yang jelas tentang sarana prasarana perhubungan laut, penyeberangan, dan udara kesiapan pemerintah sebagai upaya komitmen pemerintah untuk mendukung Asistensi Penataan Komponen Pendukung Pertahanan Negara.
“Provinsi Jambi memiliki tiga bandara, pelabuhan di Muaro Jambi pelabuhan Talang Duku, pelabuhan Muara Sabak, pelabuhan Ujung Jabung, pelabuhan perikanan Nipah Panjang, pelabuhan Kuala Mendahara dan ini berada di Tanjab Timur. Sedangkan di Tanjung Jabung Barat pelabuhan Kuala Tungkal, penyeberangan Roro dan pelabuhan Perikanan Tungkal. Dan kami menitipkan kepada Bapak untuk pembangunan pelabuhan Ujung Jabung yang dinilai sangat strategis,” ungkap John Eka Powa.
Sementara itu, Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Wirawan Yanuartono, S.Sos., M.Sos., CGRA, menerangkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memetakan potensi wilayah agar dapat diarahkan menjadi bagian dari potensi pertahanan.
“Tujuan kami ke sini adalah untuk melaksanakan asistensi dalam rangka penyiapan komponen pendukung, khususnya sarana-prasarana laut, udara, dan cyber, maupun bidang lain yang terkait dengan pengelolaan potensi wilayah di Provinsi Jambi,” ujar Wirawan.
Ia menjelaskan, pendataan menjadi bagian penting karena saat terjadi situasi krisis, pemerintah harus mengetahui sumber daya apa saja yang bisa segera dikerahkan untuk membantu penanganan. Potensi yang dimaksud tidak hanya berupa fasilitas transportasi laut dan udara, tetapi juga kemungkinan adanya gudang, depo logistik, hingga sumber daya lain yang dapat mendukung mobilisasi dalam kondisi tertentu.
“Ketika terjadi situasi krisis, sumber daya mana yang harus bisa dikerahkan untuk membantu menanggulangi krisis itu. Apakah sarana-prasarana laut, darat, maupun udara yang bisa membantu. Apakah mungkin ada gudang atau depo logistik dan sebagainya. Nah, ini yang belum terdata dengan baik,” jelasnya.
Wirawan menyebut, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki sejumlah data mengenai potensi sumber daya yang tersedia.
“Kegiatan asistensi ini sekaligus menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah daerah dan unsur TNI di wilayah. Dalam kegiatan tersebut, Kemhan melibatkan unsur kewilayahan, termasuk Kodam, Lanal, dan Lanud. Dan Provinsi ini sangat berkomitmen membantu TNI dengan memberikan lahan untuk pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam). Bayangkan jika disini dibangun Kodam maka akan ada pergerakan ekonomi, dan juga pembangunan tol juga akan diarahkan ke provinsi ini,” katanya.
“Saya meminta pemerintah daerah (pemda) dan seluruh elemen terkait untuk mendukung penuh penataan serta penyiapan komponen pendukung pertahanan negara. Kegiatan penataan ini krusial agar pemda memahami regulasi fasilitas pendukung pertahanan di daerah masing-masing.
Komponen Pendukung (Komduk), pentingnya kontribusi sektor industri dan pemanfaatan sumber daya alam/buatan daerah untuk menyokong kekuatan TNI saat dibutuhkan demi stabilitas nasional. Kolaborasi Lintas Elemen,” tambahnya. (Adv)
