Pemkab Muaro Jambi Mediasi Perdamaian Warga Desa Pulau Mentaro dan Desa Puding lewat Jalur Restorative Justice

RJ News.id – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memfasilitasi penyelesaian konflik antardesa melalui pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) antara warga Desa Pulau Mentaro dan Desa Puding, Kecamatan Kumpeh. Upaya damai tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, di Ruang Kerja Bupati, Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Selasa (8/9/2026).

Mediasi ini digelar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Pulau Mentaro di Kepolisian Daerah (Polda) Jambi terkait dugaan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang serta perampasan yang melibatkan warga Desa Puding. Konflik horizontal antarwarga ini diketahui telah terjadi dan meresahkan sejak November 2024 lalu.

BACA JUGA :  DPRD Kaur Gelar Hearing Bersama Forum KDKMP, Bahas Kendala Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih

Dalam arahannya, Bupati Bambang Bayu Suseno menekankan pentingnya mengedepankan asas kekeluargaan agar perselisihan yang melibatkan dua desa tetangga tersebut tidak berlarut-larut dan meluas menjadi konflik berkelanjutan.

“Hari ini kita mediasi dan harus diselesaikan. Saya sebagai orang tua tidak mau cucu-cucu kita bertengkar. Pertemuan ini saya harap menjadi titik damai,” ujar Bambang di hadapan perwakilan kedua belah pihak.

Bupati juga meminta Kepala Desa Pulau Mentaro untuk segera menyampaikan pesan damai kepada warganya di tingkat akar rumput. Ia menilai momentum mediasi ini sangat strategis karena turut dihadiri oleh jajaran aparat penegak hukum dari unsur kepolisian dan kejaksaan, sehingga penyelesaian secara hukum dapat diarahkan melalui pendekatan penyelesaian damai yang arif.

BACA JUGA :  Hesti Haris Sosialisasikan Gerakan Jambi Bersholawat di Merangin

Pada kesempatan yang sama, perwakilan warga Desa Puding secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Desa Pulau Mentaro atas insiden yang sempat terjadi.

Akar permasalahan kedua desa ini sejatinya telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah sejak lama. Sebelumnya, rangkaian persoalan mulai dari sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) eks PT RKK, penutupan akses jalan umum, hingga terhambatnya aktivitas harian masyarakat serta tugas Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) juga sempat dibahas dalam Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial pada 13 Agustus 2025 lalu.

BACA JUGA :  Lepas 114 Atlet Marching Berlaga di ASEAN Musik Game II 2026 di Malaysia, Ini Pesan Bupati Jember

Dengan tercapainya komitmen perdamaian ini, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap hubungan sosial dan kekeluargaan antara warga Desa Pulau Mentaro dan Desa Puding dapat kembali harmonis, serta menghentikan seluruh proses laporan hukum lanjutan demi terciptanya stabilitas keamanan di daerah. (ADV)