Muswil ke-9 FPK Jambi Tetapkan H. Alexander sebagai Ketua Periode 2026–2031

RJ News.id – H. Alexander, S.E., M.E. terpilih sebagai Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Jambi periode 2026–2031 dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-9 yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (28/10/2026).

Pemilihan kepengurusan baru tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran FPK dalam menjaga kerukunan antaretnis, merawat keberagaman, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat di Provinsi Jambi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi, Drs. H. Ismed Wijaya, M.M., mengatakan Muswil ke-9 merupakan momentum penting bagi organisasi untuk mengevaluasi program kerja, menyusun strategi ke depan, serta menetapkan kepengurusan yang mampu melanjutkan upaya pembauran kebangsaan secara berkesinambungan.

Menurut Ismed, keberagaman suku, agama, budaya, adat istiadat, dan latar belakang sosial masyarakat merupakan kekayaan Provinsi Jambi yang harus dijaga dan dikembangkan sebagai kekuatan dalam mendukung pembangunan daerah.

BACA JUGA :  Baru Keluar dari Jeruji Besi, RES Nekat Curi Uang Kotak Amal

Dalam konteks tersebut, FPK memiliki peran strategis sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan kerja sama untuk memelihara hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat.

“FPK diharapkan tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai paguyuban etnis, tetapi juga menjadi jembatan yang mampu mempertemukan perbedaan, membangun saling pengertian, mencegah kesalahpahaman, serta memperkuat rasa persaudaraan dan persatuan di tengah masyarakat,” ujar Ismed dalam sambutannya.

Ia menambahkan, pelaksanaan Muswil ke-9 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober menjadi pengingat pentingnya persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semangat Sumpah Pemuda, kata dia, mengajarkan bahwa perbedaan suku, bahasa, dan latar belakang bukanlah penghalang untuk bersatu. Sebaliknya, keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk memperkokoh identitas sebagai bangsa Indonesia tanpa mengabaikan identitas dan kebudayaan masing-masing.

BACA JUGA :  Ketua DPRD Jambi Hadiri Syukuran HUT ke-81 TNI di Korem 042/Gapu

Ismed berharap kepengurusan FPK yang baru dapat merangkul seluruh paguyuban etnis, membangun komunikasi yang terbuka, serta menjalankan organisasi secara inklusif dan bertanggung jawab.

Ia juga mendorong pengurus terpilih menyusun program kerja yang konkret dan terukur, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.

“FPK Provinsi Jambi hendaknya mampu merangkul seluruh paguyuban etnis, membangun komunikasi yang baik, serta menjalankan organisasi secara terbuka, inklusif, dan bertanggung jawab,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ismed menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Kesbangpol mengharapkan dukungan aktif FPK dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, dan kondusif.

Menurutnya, upaya FPK tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, hingga paguyuban etnis.

BACA JUGA :  Hesti Haris Lantik Pengurus NURPUJI 2025–2028, Tekankan Peran Strategis Perempuan

Karena itu, FPK diharapkan menjadi ruang bersama untuk memperkuat persaudaraan, membangun dialog, menyelesaikan perbedaan secara bijaksana, serta menumbuhkan semangat gotong royong demi kemajuan Provinsi Jambi.

Ismed juga mengingatkan agar hasil Muswil tidak berhenti pada pemilihan pengurus dan penyusunan dokumen organisasi. Lebih dari itu, keputusan yang dihasilkan harus menjadi landasan bagi program pembauran kebangsaan yang bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

FPK Provinsi Jambi diharapkan semakin berperan dalam memperkuat komunikasi lintas etnis, menjaga keharmonisan sosial, dan menumbuhkan semangat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

Pada kegiatan tampak hadir sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, pengurus FPK, ketua dan perwakilan paguyuban etnis, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tamu undangan lainnya. (ddy)