MUI Minta Kasus Penyadapan Diusut Tanpa Tebang Pilih

RJ News.id –  Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak aparat dan lembaga penegak hukum agar melakukan pengusutan secara transparan, objektif, independen, dan tanpa tebang pilih atas kasus penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri.

Pandangan Keagamaan MUI Bersama Pimpinan Ormas Islam No: Kep-126/DP-MUI/XI/2026 tertanggal 12 November 2026 yang dirilis Selasa (17/11) menyebutkan, pengusutan kasus penyadapan harus mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang memerintahkan apabila terbukti, tanpa ada yang kebal hukum.

MUI menegaskan kembali dukungan kepada aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, serta lembaga yang berwenang untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum, sehingga penegakan hukum dapat berjalan berdasarkan etika dan moral sebagai implementasi dari supremasi dan kedaulatan negara hukum.

BACA JUGA :  Lulus Ujian CBT Penerimaan Baru, Calon Taruna/i Politeknik Agraria STPN Ikuti Seleksi Lanjutan

MUI juga mengingatkan penyelenggara Negara, Pimpinan Lembaga Negara, dan Pimpinan Partai Politik agar sungguh-sungguh menjadikan adab, etika, moral, integritas dan keteladanan sebagai landasan utama dalam menjalankan amanah kekuasaan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta penegakan hukum.

Oleh karena itu diperlukan transformasi nasional melalui perbaikan sistem dan tata kelola di bidang ekonomi, politik, dan hukum agar penyelenggaraan negara benar-benar berorientasi pada keadilan, kesejahteraan rakyat, demokrasi yang bermartabat, serta tegaknya supremasi hukum.

MUI kemudian mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk senantiasa memperkuat persatuan dan kesatuan serta menjaga keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan musyawarah mufakat, kebijaksanaan, dan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan kebangsaan dan bernegara.

BACA JUGA :  Dukung Pemulihan Pascabencana, AHM Buka Layanan Servis Gratis di Tiga Provinsi

Disamping itu seluruh Pimpinan Ormas Islam, ulama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, pondok pesantren, mahasiswa serta segenap komponen masyarakat diminta mempererat ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah sebagai fondasi persatuan nasional di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Berikutnya, MUI secara tegas menolak segala bentuk dominasi oligarki yang mencederai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Negara harus mandiri dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi serta memastikan seluruh kekayaan bangsa dikelola untuk kepentingan rakyat, dan bukan kepentingan elite maupun kelompok pemodal.

Dalam Pandangan Keagamaan MUI Bersama Pimpinan Ormas Islam yang ditandatangani Ketua Umum KH M Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Buya Amirsyah Tambunan itu MUI juga menegaskan kembali bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BACA JUGA :  Cerita Warga Semarang Mengurus Roya Hanya Lima Menit Jadi

Oleh karena itu MUI mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu, serta menolak penguasaan sumber daya ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok dan mengabaikan keadilan sosial.

MUI juga mendesak pencegahan berbagai praktik penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan dan asset negara, termasuk “underpricing” (penetapan nilai atau harga di bawah nilai yang semestinya) yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara dan hilangnya hak rakyat atas kekayaan nasional. (Rls/Aat SS).