MUKOMUKO, RJ News.id – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Mukomuko menggelar silaturahmi di Sekretariat PWRI, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan antarlembaga sekaligus membahas sejumlah isu strategis, termasuk penyaluran dana hibah pemerintah daerah.
Dari 25 organisasi yang terdaftar resmi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mukomuko, sebanyak 15 organisasi hadir dalam kegiatan tersebut.
Salah satu perwakilan ketua organisasi mengatakan, pertemuan ini tidak sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat peran organisasi dalam kehidupan sosial.
“Tujuan utama pertemuan ini untuk mempererat hubungan antarlembaga. Jika organisasi solid, maka fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah akan semakin kuat,” ujarnya.
Sorotan pada Penyaluran Dana Hibah
Dalam diskusi, peserta membahas berbagai isu, mulai dari peran ormas dalam pembangunan daerah hingga dukungan pemerintah terhadap keberadaan organisasi.
Namun, perhatian utama tertuju pada penyaluran dana hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Sejumlah peserta mempertanyakan mekanisme distribusi anggaran yang dinilai belum merata.
Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan adanya perbedaan perlakuan dalam penyaluran bantuan.
“Ada ormas yang menerima bantuan, sementara yang lain tidak, padahal sama-sama terdaftar resmi di Kesbangpol. Ini yang menjadi pertanyaan,” katanya.
Rencana Audiensi dengan Bupati
Menanggapi hal tersebut, para peserta sepakat akan mengajukan permohonan audiensi kepada Bupati Mukomuko. Langkah ini dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait mekanisme serta transparansi penyaluran dana hibah.
Mereka berharap ke depan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pertemuan ini diikuti organisasi yang telah terdaftar secara resmi di Kesbangpol Mukomuko, antara lain PWRI Kabupaten Mukomuko, LSM Amanah, LSM ABPEDNAS, Gerakan Pemuda Ansor, PKPS, PPWI, Badan Investigasi Nasional, PPITNI, Sanggar Seni Sakora Awak Mukomuko, Garda P3ER & LBH, PD Persatuan Islam (PERSIS), PKDP, PCNU, dan Komda LMR-RI Mukomuko.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antarorganisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan berpihak pada masyarakat. (Hd)
