Jambi, RJNews.id – Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan lakukan aksi demo didepan kantor BPK RI Perwakilan Jambi, Senin (13/04/2026).
Dalam aksi tersebut, Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan meminta BPK RI Perwakilan Jambi untuk memeriksa secara menyeluruh Laporan Keuangan Pemda Batang Hari Tahun 2025.
Syaiful Sulaiman, S.H selaku koordinator aksi menyampaikan, aksi yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan gaji Pemdes, BPD, Guru Pami, Guru Paud dan lain-lain yang terus terjadi di Kabupaten batang hari sejak tahun 2024 hingga tahun 2026, yang mana gaji perangkat desa dialokasikan melalui Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang Hari.
Pemerintah Kabupaten Batang Hari seolah-olah tutup mata terhadap hak dasar Perangkat Desa, BPD, Guru Pami, Guru Paud, pegawai syara’ dan lain-lain yang belum dibayar tahun 2025-2026, sehingga peristiwa ini terus terulang setiap tahunnya.
Pemerintah Kabupaten Batang Hari juga tidak ada kejelasan maupun kepastian terkait gaji tersebut kapan akan dibayar, sementara untuk tahun 2025 masih terdapat 3 (tiga) bulan gaji yang belum dibayarkan dan tahun 2026 sebanyak 2 (dua) bulan gaji, lalu pertanyaan kami dimana anggaran untuk gaji yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Batang Hari tahun sebelumnya maupun yang sedang bejalan?
Mirisnya, pekerjaan fisik atau proyek terus dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Islamic Center salah satu contohnya yang nyata-nyata belum selesai dikerjakan hingga tahun 2026 dan masih dianggarkan padahal sudah menghabiskan anggaran puluhan milyar.
Pada hari senin tanggal 6 April 2026 lalu, kami dari Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan telah menyampaikan tuntutan pada Kejaksaan Tinggi Jambi, Pemrintah Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi.
“Kami minta pihak terkait agar menelusuri atas belum dibayarkan gaji tahun 2025 sesuai kewenangannya masing-masing, ” Tegas Syaiful.
Terhadap hasil Dewan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah daerah Batang Hari terkait kejelasan gaji yang belum dibayarkan tahun 2025 dan 2026.
Dalam RDP Pemda Batang Hari menyampaikan menunggu VERIFIKASI BPK RI Perwakilan Jambi terkait gaji yang belum dibayar tahun 2025.
Dalam hal ini, kami meminta BPK RI Perwakilan Jambi transparan dalam audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, periksa dengan cermat laporan yang disajikan.
BPK RI Perwakilan Jambi diharapkan jangan menerima mentah-mentah laporan yang disajikan oleh Pemda Batang Hari mengingat pada tahun 2022 Pemda Batang Hari pernah membuat laporan kegiatan (fisik) yang tepat waktu namun faktanya tidak tepat waktu, kami takut hal serupa terjadi lagi pada pemeriksaan tahun anggaran 2025.
BPK RI Perwakilan Jambi harus periksa ulang dan telusuri kebenaran laporan keuangan Pemda Kabupaten Batang Hari tahun 2025 terkait Gaji Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Guru Pami, Guru Paud, Pegawai Syara’ dan lain-lain tahun anggaran 2025.
Syaiful juga menyampaikan, dalam aksi yang dilakukan para pendemo diterima oleh sejumlah Pegawai BPK RI, selanjutnya terkait dengan hasil RDP menunggu hasil “Verifikasi”. Kemudian saat ditanya apa hubungan Verifikasi dengan gaji yang belum dibayar tahun 2025, Mikael selaku Kasek BPK RI Perwakilan Jambi tidak menjawab terkait verifikasi yang dimaksud Pemda dan Ketua DPRD Batang Hari, “Tim auditor lagi bekerja di lapangan, nanti tuntutan yang disampaikan hari ini akan kami sampaikan dengan tim di lapangan” ujar Mikael.
“Kami aliansi masyarakat untuk keadilan akan terus mengawal persoalan gaji ini hingga dibayarkan oleh Pemda Batang Hari, “tegas Syaiful pula.
