RJ News.id – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, meminta seluruh pihak terkait kembali duduk bersama untuk membahas polemik keberadaan stockpile batu bara milik PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di kawasan Aur Kenali, Kota Jambi. Warga setempat diketahui menolak aktivitas perusahaan tersebut karena dinilai menimbulkan keresahan dan potensi pencemaran lingkungan.
“Persoalan ini harus dibicarakan kembali. Warga sudah jelas-jelas menyatakan penolakan,” ujar Hafiz, Jumat (12/08/2025).
Hafiz menilai keberadaan stockpile PT SAS berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Karena itu, ia mendorong agar polemik yang sudah berlangsung lama tersebut segera dicari solusinya melalui pembahasan lintas instansi.
“Polemik ini sudah berlarut-larut. Kita harus menemukan jalan keluarnya secepat mungkin,” katanya.
Untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, DPRD akan meminta penjelasan lengkap dari PT SAS, dinas teknis, dan instansi pengawas guna memastikan seluruh kegiatan perusahaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, Hafiz menegaskan penyelesaiannya harus berdasarkan aspek hukum.
“Silakan pemerintah mengundang Pemkot dan PT SAS untuk duduk bersama. Kalau ada persoalan hukum, bawa ke ranah hukum,” tegasnya.
Hafiz juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara izin yang dikantongi PT SAS dan tata ruang Kota Jambi. PT SAS memegang izin sejak 2015, sementara Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW menetapkan kawasan Aur Kenali dan Penyengat Rendah sebagai wilayah permukiman, bukan zona industri atau tambang.
“Izin mereka tahun 2015. Sementara RTRW sudah menetapkan kawasan itu sebagai permukiman. Aturan yang lahir kemudian tidak dapat mengatur secara mundur. Ini sedang kami pelajari,” jelasnya.
Selain itu, Hafiz mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin dan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) PT SAS. Ia menekankan pentingnya memastikan investasi berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
“Kita mendukung investasi yang sehat dan berkelanjutan, tetapi tidak boleh mengabaikan keselamatan publik dan lingkungan,” ujarnya. (Adv)
