RJ News.id – Kabar mengejutkan datang dari sektor industri lokal Kabupaten Kaur. Fasilitas produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Berseri, yang selama ini menjadi produk kebanggaan daerah, dikabarkan dibongkar dan dihentikan operasionalnya. Langkah ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (DPD APPI) Kabupaten Kaur.
Ketua DPD APPI Kaur, Epsan Sumarli—atau yang akrab disapa Eef Kinal—menyatakan keprihatinan mendalam atas kebijakan tersebut. Menurutnya, AMDK Berseri bukan sekadar unit usaha, melainkan aset strategis yang memiliki potensi besar dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami sangat menyayangkan pembongkaran ini. AMDK Berseri adalah produk asli Kaur yang sudah berjalan dan punya potensi besar untuk menggerakkan perekonomian. Masyarakat sudah mengenal produk ini karena airnya bersih dan harganya sangat bersahabat,” ujar Eef Kinal kepada awak media, Sabtu (04/04/2026).
Eef menekankan bahwa pemerintah seharusnya memposisikan diri sebagai fasilitator bagi unit usaha yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Ia menilai, jika terdapat kendala administratif atau teknis, langkah pembongkaran bukanlah jalan keluar yang bijak.
“Apa pun alasan dan permasalahannya, pemerintah seharusnya bukan menutup atau membongkar. Melainkan memfasilitasi dan mencari jalan keluar terbaik demi kemajuan masyarakat Kaur,” tegasnya dengan nada bicara serius.
Lebih lanjut, Eef memaparkan efek domino dari berhentinya produksi air minum lokal ini. Selama ini, AMDK Berseri telah menciptakan ekosistem ekonomi yang menghidupkan warung-warung kecil hingga agen di setiap kecamatan.
“Ini adalah kebanggaan masyarakat. Selain menyumbang PAD, kehadiran AMDK ini membuka peluang lapangan kerja dan menghidupkan bisnis UMKM. Banyak warga yang bergantung pada distribusi produk ini,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kaur maupun dinas terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai alasan di balik pembongkaran fasilitas produksi tersebut. Upaya konfirmasi terus dilakukan untuk mendapatkan penjelasan terang terkait kebijakan yang dinilai kontroversial ini.(Jhr )
