Tanjung Jabung Timur, RJNews.id – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) kembali menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebagai kunci peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Tanjab Timur, Dillah Hikmah Sari, S.T., dalam diskusi bersama Tenaga Ahli Gubernur Jambi. Rabu (3/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan berbagai tantangan yang masih dihadapi daerah, mulai dari angka kemiskinan, stunting, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, hingga kondisi infrastruktur yang belum memadai.
Menurut Bupati, Tanjab Timur masih membutuhkan perhatian dan dukungan yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi Jambi, mengingat berbagai persoalan mendasar yang harus segera ditangani untuk mempercepat pembangunan daerah.
Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah kondisi infrastruktur jalan. Saat ini, persentase jalan mantap di Kabupaten Tanjab Timur masih berada pada kisaran 16 persen. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
“Permasalahan utama Tanjab Timur saat ini adalah infrastruktur jalan. Jika akses jalan tidak segera ditingkatkan, maka berbagai potensi daerah akan sulit berkembang secara optimal,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pembangunan infrastruktur. Dengan kapasitas APBD yang terbatas, Pemkab Tanjab Timur membutuhkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Pusat melalui APBN.
“APBD kita sangat terbatas, sehingga diperlukan dukungan dari APBD Provinsi dan APBN agar pembangunan dapat berjalan lebih maksimal,” tegasnya.
Dalam paparannya, Bupati juga mengungkapkan besarnya kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat buruknya kondisi infrastruktur. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan, kerugian ekonomi di satu kecamatan dapat mencapai sekitar Rp40 miliar per tahun akibat terganggunya aktivitas distribusi barang dan jasa.
Kerugian tersebut meliputi meningkatnya biaya transportasi, tingginya ongkos distribusi, bertambahnya waktu tempuh, serta menurunnya efisiensi aktivitas ekonomi masyarakat.
“Total kerugian ekonomi bisa mencapai Rp40 miliar dalam satu tahun hanya di satu kecamatan akibat kondisi infrastruktur yang kurang baik,” jelasnya.
Selain itu, Bupati juga menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. Menurutnya, masyarakat sering kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah kabupaten ketika jalan mengalami kerusakan, meskipun kewenangan penanganannya berada di tingkat provinsi.
Oleh karena itu, Bupati berharap Pemerintah Provinsi Jambi dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan dan perbaikan ruas-ruas jalan strategis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Pemkab Tanjab Timur, lanjut Bupati, akan terus memperkuat sinergi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi serta Pemerintah Pusat guna memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur yang menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi masyarakat.
