RJ News.id – Gubernur Jambi Al Haris memaparkan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik pada presentasi uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/11).
Dalam presentasi tersebut, Al Haris menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Jambi untuk memperkuat transparansi pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Di hadapan panelis yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari, praktisi komunikasi Fadilah Astari, dan perwakilan Direktur Eksekutif ELSAM Desiana Samosir, Al Haris menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan adaptif.
Ia memaparkan enam langkah strategis yang telah dijalankan Pemprov Jambi. Di antaranya, menjadikan pelayanan informasi publik sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh perangkat daerah dalam RPJMD 2025–2029, memberikan dukungan administrasi dan keuangan kepada Komisi Informasi untuk penyelesaian sengketa informasi sejak 2013, serta melanjutkan pembangunan jaringan internet desa.
Selain itu, Pemprov Jambi juga memperluas akses layanan informasi publik pada perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta meningkatkan kerja sama dengan media massa dalam penyebarluasan informasi.
Upaya tersebut sejalan dengan capaian reformasi birokrasi Provinsi Jambi. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PANRB Nomor B/266/RB.06/2026, indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi mencapai 81,35 dengan predikat A-.
Usai presentasi, Al Haris mengatakan keterbukaan informasi harus menjadi komitmen seluruh badan publik agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas, terukur, dan transparan.
Menurutnya, keterbatasan akses informasi dapat memunculkan berbagai persepsi, framing, hingga pro dan kontra di tengah masyarakat.
“Kami berharap informasi publik benar-benar dibuka seluas-luasnya. Jangan sampai terjadi sumbatan informasi yang membuat masyarakat bertanya-tanya dan membangun berbagai macam opini terhadap pemerintah,” ujar Al Haris.
Ia menilai keterbukaan informasi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk bersikap kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui akses informasi dan keberadaan lembaga yang berwenang, masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun memberikan koreksi terhadap jalannya pemerintahan.
“Ini penting agar masyarakat bisa kritis terhadap kondisi pemerintahan daerah. Kalau ada hal-hal yang perlu dilaporkan, kita punya lembaga. Ini juga menjadi ajang koreksi bagi pemerintah agar semakin terbuka kepada publik,” katanya.
Al Haris berharap seluruh perangkat daerah semakin informatif dan tidak menutup akses terhadap informasi yang menjadi hak masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus diperkuat.
Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari mengatakan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi menjadi salah satu instrumen untuk mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar semakin informatif.
Menurutnya, upaya keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga harus diterapkan oleh seluruh badan publik di daerah. (Adv)
