Gubernur Al Haris Hadiri Entry Meeting BPK RI, Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan Daerah

RJ News.id – Gubernur Jambi Al Haris menghadiri kegiatan entry meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (2/4/2026), di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh para gubernur dan ketua DPRD provinsi se-Indonesia sebagai tahapan awal dalam proses pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK.

BACA JUGA :  BPJS Ketenagakerjaan Jember Hadir di Industry and Career Summit 2026, Gaungkan GEBYAR untuk Tingkatkan Kesadaran Jaminan Sosial

Entry meeting bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian penting untuk memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK,” kata Al Haris.

BACA JUGA :  Wajib Belajar 13 Tahun, Pemkab Batanghari Fokus Persiapkan Generasi Emas 2045

Ia juga menekankan pentingnya peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Al Haris meminta seluruh jajaran Pemprov Jambi bersikap kooperatif dan responsif selama proses pemeriksaan berlangsung.

Lebih lanjut, ia berharap hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dapat kembali menghasilkan opini terbaik, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

BACA JUGA :  Sambut Paskibraka Nasional, Gubernur Al Haris Harap Makin Banyak Anak Jambi Tampil di Tingkat Nasional

Kegiatan entry meeting ini turut dihadiri pimpinan daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Melalui forum tersebut, diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam menghadapi proses pemeriksaan keuangan oleh BPK.

Pemprov Jambi menyatakan kesiapan untuk terus melakukan pembenahan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. (Adv)