JEMBER, RJ News.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember mendorong tambahan anggaran pada Perubahan APBD (P-APBD) 2026 diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur hingga wilayah pedesaan dan dusun terpencil.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Jember, Ardi Pujo Prabowo, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak seharusnya hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah yang selama ini masih minim fasilitas dasar.
Ardi mengatakan, Fraksi Gerindra menerima banyak aspirasi masyarakat desa terkait kondisi infrastruktur yang belum memadai. Aspirasi tersebut, antara lain, berkaitan dengan kebutuhan perbaikan jalan dan penerangan jalan umum (PJU), terutama di sejumlah wilayah Jember bagian selatan.
“Kami di Fraksi Gerindra berkomitmen penuh agar anggaran daerah atau APBD betul-betul berpihak kepada kepentingan publik. Tambahan dana transfer pada P-APBD 2026 dari pemerintah pusat kepada Pemkab Jember, Fraksi Gerindra mendorong agar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik jalan maupun penerangan jalan di pedesaan yang selama ini belum mendapatkan pembangunan,” ujar Ardi.
Ia menyebut perbaikan jalan dan penambahan PJU menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di kawasan pinggiran. Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani, pedagang, dan nelayan.
Diakatkan Ardi, upaya pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran pembangunan melalui pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun skema pembiayaan yang transparan perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Langkah ini berorientasi pada kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Ketika infrastruktur desa terbangun dan penerangan jalan memadai, mobilitas warga menjadi lancar dan perekonomian warga di pelosok akan terangkat,” katanya.
Selain infrastruktur, Fraksi Gerindra juga menyatakan pada prinsipnya mendukung rencana penggunaan dana talangan pada 2027 untuk peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah serta pemerataan pembangunan infrastruktur.
Dalam hal skema pembiayaan pembangunan, Fraksi Gerindra menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh proses dan mekanisme pembiayaan. Pengawasan tersebut dilakukan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ardi berharap pembahasan rancangan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, program pembangunan infrastruktur di kawasan pedesaan dan dusun terpencil dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. (Zn)
