RJ News.id – Potensi wilayah pesisir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dan Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) dinilai dapat menjadi modal bagi Provinsi Jambi untuk memperoleh program Kampung Nelayan Merah Putih dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza mengatakan, kedua daerah tersebut memiliki karakter geografis yang mendukung pengembangan program karena berbatasan langsung dengan laut.
Menurutnya, peluang tersebut perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan mengajukan usulan secara aktif kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang paling layak menjadi lokasi prioritas karena memiliki wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut,” kata Faizal di Jambi, Minggu (12/7/2026).
Faizal mengatakan, dirinya telah menyampaikan usulan program Kampung Nelayan Merah Putih kepada KKP. Program tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan yang berada di wilayah pesisir Jambi.
“Saya sudah menyampaikan usulan itu ke KKP agar kita mendapatkan program Kampung Nelayan Merah Putih. Secara geografis, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur berbatasan langsung dengan laut. Seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jambi itu menjelaskan, pemerintah daerah perlu menyiapkan sejumlah persyaratan apabila program tersebut direalisasikan. Salah satunya adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan kawasan yang menjadi bagian dari program.
Faizal menilai persyaratan tersebut dapat dipenuhi karena pemerintah daerah memiliki sejumlah lahan yang berpotensi digunakan untuk mendukung pelaksanaan program.
“Meskipun pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan sebagai syarat, saya rasa kita memiliki banyak lahan. Kita sangat mengapresiasi apabila Kampung Nelayan Merah Putih bisa terealisasi di Jambi,” tuturnya.
Selain program Kampung Nelayan Merah Putih, Faizal menyebut pemerintah pusat juga tengah menyiapkan program lanjutan yang berfokus pada pengembangan sektor perikanan tangkap.
Kondisi tersebut, menurut dia, perlu dimanfaatkan pemerintah daerah dengan memperkuat komunikasi dan aktif mengajukan program yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.
“Ini tentunya bergantung pada kepala daerah di seluruh Provinsi Jambi untuk aktif menjemput program dari pemerintah pusat. Kalau kita diam, ya selesai. Ini yang harus dikejar oleh gubernur maupun bupati dan wali kota,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah juga perlu membuka akses terhadap berbagai program pemerintah pusat melalui komunikasi dan pengawalan usulan secara berkelanjutan.
Menurut Faizal, kemampuan kepala daerah membangun komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penting agar program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dapat direalisasikan di Jambi. (Adv)
