DPRD Tanjab Timur Sampaikan Pandangan Umum Lima Fraksi terhadap Ranperda APBD 2027

RJ News.id – Lima fraksi di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), Provinsi Jambi, menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Selasa (27/10/2026).

Penyampaian pandangan umum tersebut berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRD Tanjab Timur. Masing-masing fraksi menyampaikan apresiasi, masukan, serta sejumlah catatan strategis terkait arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam rancangan APBD 2027.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, didampingi Wakil Ketua I Asniba, A.Md., dan Wakil Ketua II Siti Aminah, S.E. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Tanjab Timur, H. Sapril, S.I.P., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta awak media.

Lima fraksi yang menyampaikan pandangan umum yakni Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Demokrasi Keadilan.

BACA JUGA :  HUT Jambi ke-69, Wabup Muaro Jambi Bacakan Amanat Gubernur

Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar melalui juru bicara Alam Bakri mengapresiasi pemerintah daerah atas penyusunan dan penyampaian Ranperda APBD 2027.

Namun, Fraksi Golkar mengingatkan bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah harus disikapi dengan pengelolaan anggaran secara cermat. Pemerintah daerah juga diminta menetapkan skala prioritas belanja berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

“Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah perlu terus mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal, terutama pada sektor yang menjadi sumber penghidupan masyarakat,” kata Alam Bakri.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui juru bicara Samsir menyampaikan bahwa pihaknya telah mencermati dan mempelajari Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Salah satu hal yang mendapat apresiasi Fraksi Gerindra adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai menunjukkan capaian signifikan dibandingkan dengan tahun anggaran 2025.

BACA JUGA :  Safari Ramadhan di Sungai Penuh, Gubernur Al Haris Tekankan Sinergi Percepatan Pembangunan Daerah

Selanjutnya, Fraksi NasDem melalui juru bicara Nuardy menyoroti sejumlah aspek penting dalam penyusunan APBD 2027. Catatan tersebut meliputi kesehatan fiskal dan ketergantungan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), kemandirian daerah dan kualitas target PAD, struktur belanja operasi dan efisiensi, belanja modal serta pelayanan infrastruktur, hingga tata kelola anggaran yang transparan dan tepat sasaran.

Fraksi NasDem menilai setiap pos anggaran harus memiliki dasar kajian dan pertanggungjawaban yang jelas. Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan kajian risiko terhadap peningkatan alokasi belanja tidak terduga.

“Setiap pos tersebut harus memiliki dasar kajian dan pertanggungjawaban yang jelas. Kami juga meminta adanya kajian risiko atas kenaikan belanja tidak terduga,” ungkap Nuardy.

Adapun Fraksi PAN melalui juru bicara M. Alvikautsar menyampaikan sejumlah catatan berdasarkan hasil pencermatan terhadap nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Catatan tersebut mencakup komponen pendapatan daerah, PAD, belanja daerah, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta pembiayaan daerah.

BACA JUGA :  Jelang Idul Fitri 2026, Pemprov Jambi Gelar Bazaar Gerakan Pangan Murah di Halaman TVRI

Dalam rekomendasinya, Fraksi PAN meminta pemerintah daerah memastikan kebijakan efisiensi dan pemangkasan belanja modal tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan dasar, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur permukiman, serta pertanian dan perkebunan masyarakat.

Fraksi PAN juga mendorong optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Pemanfaatan sistem tersebut diharapkan dapat mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program agar berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Fraksi PAN menekankan pentingnya efisiensi belanja pegawai dan belanja operasional di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih memprioritaskan program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Dengan penyampaian pandangan umum tersebut, masing-masing fraksi memberikan sejumlah masukan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut terhadap Ranperda APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2027.