DPRD Tanjab Timur Minta Belanja Daerah Lebih Efisien dan Tepat Sasaran

RJ News.id – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terhadap Nota Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rabu (26/8/2026). Penyampaian ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara umum, fraksi-fraksi DPRD menekankan pentingnya penyusunan perubahan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan prioritas daerah, kemampuan keuangan daerah, serta target pembangunan yang telah ditetapkan.

DPRD juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan pemerintah daerah agar upaya meningkatkan PAD tidak justru menambah beban masyarakat. Kebijakan peningkatan pendapatan daerah perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi harga komoditas hasil produksi.

Selain itu, Fraksi PAN mendorong perencanaan pembangunan yang lebih matang, transparan, dan akuntabel, terutama pada sektor pelayanan dasar, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fraksi PAN juga menyoroti potensi kebakaran rumah warga di tengah musim kemarau. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan langkah antisipasi dan kesiapsiagaan guna meminimalkan risiko kebakaran di kawasan permukiman.

BACA JUGA :  Dampingi Gubernur Al Haris, Kepala Dinas PUTR Jambi Hadiri Peresmian Program IJD 2025

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menegaskan bahwa pembahasan KUA dan Perubahan PPAS harus dilakukan secara transparan, akuntabel, terukur, dan tepat sasaran, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Salah satu perhatian utama Fraksi Golkar ialah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Pemerintah diminta mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

“Peningkatan PAD hendaknya tidak dilakukan semata-mata melalui peningkatan beban kepada masyarakat, tetapi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan,” demikian disampaikan Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya.

Fraksi Partai Gerindra berharap pembahasan perubahan APBD 2026 berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Fraksi Gerindra juga menempatkan pembahasan perubahan KUA-PPAS sebagai tahapan penting untuk memastikan arah kebijakan anggaran daerah tetap selaras dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Fraksi Partai NasDem menyoroti pengelolaan aset daerah, khususnya papan reklame atau billboard yang menjadi salah satu objek pajak daerah. Fraksi ini menilai masih terdapat sejumlah billboard yang terbengkalai dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian ialah kawasan Pasar Blok D, Kecamatan Geragai, serta sejumlah wilayah lainnya.

Fraksi NasDem juga meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai penyesuaian pendapatan dan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Pemerintah diminta memaparkan sektor pembangunan yang menjadi prioritas serta dampak kebijakan anggaran tersebut terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA :  Gubernur Al Haris Buka Pekan Kebudayaan Daerah "Jambi Elok Nian"

Di samping persoalan PAD dan pembangunan, Fraksi NasDem memberikan perhatian terhadap kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk yang disebut terjadi hampir setiap tahun.

Untuk itu, pemerintah daerah didorong mengubah strategi penanggulangan kebakaran yang selama ini cenderung bersifat reaktif menjadi lebih preventif dan sistematis, termasuk dengan mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab kebakaran.

Fraksi NasDem juga mendorong penambahan sarana pemadam kebakaran yang mampu menjangkau kawasan permukiman sempit. Sarana tersebut antara lain kendaraan roda tiga, hidran, serta armada pemadam khusus untuk wilayah pesisir dan pantai.

**Fraksi Demokrasi Keadilan Ingatkan Potensi Pemborosan Anggaran**

Fraksi Demokrasi Keadilan meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kemampuan waktu pelaksanaan dalam mengusulkan setiap program dan kegiatan pada perubahan APBD 2026.

Fraksi ini mengingatkan agar tidak ada kegiatan baru yang dianggarkan tanpa memperhitungkan kemungkinan penyelesaiannya hingga akhir tahun anggaran. Perencanaan yang tidak mempertimbangkan waktu pelaksanaan dikhawatirkan membuat anggaran tidak terserap secara optimal.

Selain itu, Fraksi Demokrasi Keadilan meminta pemerintah menghindari pemborosan, terutama pada belanja perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, pengadaan yang tidak prioritas, serta belanja lain yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrasi Keadilan juga menekankan agar sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam perubahan APBD 2026.

BACA JUGA :  Sidak Pasar Talang Banjar, Wali Kota Jambi Pastikan Harga Bapok Stabil Jelang Idul Fitri

Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta memperluas pemerataan akses pendidikan.

Sementara pada sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas, ketersediaan tenaga kesehatan, serta kecukupan obat-obatan. Fraksi ini juga berharap layanan kesehatan semakin mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat.

Fraksi Demokrasi Keadilan turut menyoroti penyaluran bantuan sosial. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh program bantuan menggunakan data penerima yang akurat dan mutakhir.

Sinkronisasi data dengan pemerintah desa dan kelurahan serta instansi terkait dinilai penting untuk mencegah kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan.

“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum mendapatkan bantuan,” menjadi salah satu perhatian Fraksi Demokrasi Keadilan dalam pandangan umumnya.

Fraksi Demokrasi Keadilan berharap pembahasan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat, menjunjung keadilan sosial, serta mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan.

Melalui penyampaian pandangan umum tersebut, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berharap seluruh tahapan pembahasan perubahan KUA-PPAS dapat berlangsung secara terbuka dan konstruktif dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pandangan fraksi-fraksi ini selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan bersama pemerintah daerah sebelum perubahan APBD 2026 memasuki tahapan berikutnya. (Adv)