RJ News.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan makanan bagi penerima manfaat.
Program tersebut juga dinilai memiliki peluang untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata mengatakan, manfaat MBG akan lebih optimal apabila pelaksanaannya memperhatikan kualitas makanan, tata kelola anggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam rantai penyediaan bahan pangan.
“Saya memandang MBG bukan sekadar program makan gratis, tetapi investasi untuk sumber daya manusia Indonesia,” kata Ivan di Jambi,Kamis (16/7/2026).
Menurut Ivan, terdapat tiga aspek yang perlu berjalan secara bersamaan agar tujuan program dapat tercapai. Ketiganya meliputi jaminan kualitas gizi, pergerakan ekonomi melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Ia menilai ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan penerima secara berkelanjutan.
Ivan juga menanggapi rencana pembagian kelas bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen untuk menyesuaikan kapasitas pelayanan dengan kondisi dan jangkauan wilayah masing-masing.
Menurut dia, karakteristik wilayah Jambi cukup beragam, mulai dari perkotaan, perdesaan hingga daerah terpencil. Dengan kondisi tersebut, pembagian klasifikasi SPPG dinilai dapat membantu pemerintah menyesuaikan kebutuhan layanan dan pengalokasian anggaran.
Ia mengatakan klasifikasi tersebut berpotensi membuat distribusi anggaran lebih tepat sasaran. Namun, besarnya anggaran yang digunakan tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan program.
“Ukuran keberhasilan MBG bukan pada besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi pada kualitas gizi yang didapatkan oleh penerima manfaat,” ujarnya.
Di sisi lain, Ivan mengingatkan agar penerapan kebijakan baru terkait SPPG tidak berdampak pada berkurangnya akses penerima manfaat. Ia juga meminta agar keterlibatan tenaga kerja lokal yang selama ini bekerja di dapur MBG tetap dipertahankan.
Menurut dia, program MBG juga dapat menjadi ruang untuk memperkuat rantai ekonomi masyarakat. Kebutuhan bahan pangan seperti beras, telur, sayuran, dan ikan dapat dipasok dari petani serta nelayan lokal.
“Kami berharap kebijakan ini tetap mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, mulai dari tenaga dapur, ahli gizi, petani, peternak, nelayan, UMKM hingga sektor transportasi lokal,” tutup Ivan. (Adv)
