DPMD Kaur Sosialisasikan Pengelolaan Keuangan, PBJ, dan Perpajakan kepada Perangkat Desa

KAUR, RJ News.id – Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar sosialisasi pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta perpajakan bagi perangkat desa se-Kabupaten Kaur, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Pemerintah Kabupaten Kaur tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat desa mengenai tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, Dr. Nasrul Rahman, S.Hut., M.Si.; Kepala DPMD Kaur, Erliza Feryanti, S.IP., M.Si.; perwakilan Kejaksaan Negeri Kaur; perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaur; perwakilan BPJS Provinsi Bengkulu; para camat; serta perwakilan pemerintah desa, pengurus APDESI, dan bendahara desa se-Kabupaten Kaur.

BACA JUGA :  Hari Batik Nasional 2025, Rumah Kito Ajak Karyawan Membatik Bersama UMKM Jambi

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber menyampaikan materi terkait pengelolaan keuangan desa, mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta pemenuhan kewajiban perpajakan atas belanja pemerintah desa.

Materi sosialisasi juga mencakup penguatan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Selain penyampaian materi, peserta dibekali simulasi penggunaan sistem administrasi perpajakan digital terbaru guna meminimalkan kesalahan dalam proses pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Kepala DPMD Kaur, Erliza Feryanti, mengatakan sosialisasi tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, khususnya pada tahun anggaran 2026.

Ia menekankan agar seluruh perangkat desa mengedepankan ketertiban administrasi, terutama dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan anggaran desa.

BACA JUGA :  Fitri Yunesta Ajak Perempuan Mukomuko Aktif Berpolitik dan Ambil Peran dalam Pembangunan Daerah

Selain itu, pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi terbaru juga menjadi salah satu perhatian dalam sosialisasi tersebut. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa agar lebih tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan Dana Desa (DD), lanjutnya, juga perlu memperhatikan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025. Kebijakan tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyesuaian penggunaan anggaran desa, termasuk pelaksanaan prioritas pembangunan dan penguatan kelembagaan ekonomi desa.

Di sisi lain, sumber pendapatan desa tidak hanya berasal dari Dana Desa, tetapi juga mencakup Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan khusus, serta pendapatan asli desa. Karena itu, seluruh sumber pendapatan tersebut harus dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA :  Hadiri Tabligh Akbar BKMT, Abdullah Sani Tekankan Pentingnya Silaturahmi

Melalui sosialisasi pengelolaan PBJ, pemerintah desa juga diharapkan semakin memahami ketentuan dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pemahaman terhadap regulasi tersebut diperlukan agar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat berjalan sesuai ketentuan, termasuk dalam menentukan spesifikasi kebutuhan serta mekanisme pelaksanaan pengadaan.

Tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan, menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sekaligus mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Kaur. (Jhr)