Dinas PUTR Jambi Paparkan Kebutuhan Infrastruktur di Hadapan Anggota DPR RI

RJ News.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Provinsi Jambi menekankan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur jalan daerah dalam rapat bersama anggota DPR RI Dapil Jambi, Dr. Edi Purwanto, saat kunjungan kerja reses di Aula Bappeda Provinsi Jambi, Senin (27/4/2026).

Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi Muzakir hadir langsung dalam rapat tersebut untuk menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya terkait program Infrastruktur Jalan Daerah (IJD).

BACA JUGA :  Perkuat Peran Legislatif, DPRD Batang Hari Kunjungi DPRD Muaro Jambi

Dalam paparannya, Dinas PUTR menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan provinsi yang membutuhkan peningkatan kualitas serta perbaikan guna mendukung konektivitas antarwilayah di Jambi.

Muzakir menjelaskan, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar program pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Melalui forum ini, kami menyampaikan usulan prioritas agar mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur di Jambi dapat terealisasi,” ujarnya.

BACA JUGA :  Solidaritas Kemanusiaan, Korem 042/Gapu Lepas Bantuan Bencana ke Aceh

Selain program jalan daerah, Dinas PUTR juga memaparkan berbagai tantangan yang masih dihadapi, termasuk keterbatasan anggaran daerah dalam menangani seluruh kebutuhan infrastruktur secara menyeluruh.

Rapat tersebut menjadi sarana koordinasi antara pemerintah daerah dan DPR RI untuk menyelaraskan program pembangunan, sekaligus memperkuat sinergi dalam mendorong realisasi proyek infrastruktur.

Dinas PUTR Provinsi Jambi berharap hasil dari pertemuan ini dapat memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan kualitas jalan dan pelayanan publik di sektor infrastruktur.

BACA JUGA :  Bupati Muaro Jambi Hadiri Isra Mi'raj BKMT, Dorong Pembentukan Generasi Berakhlak

Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi diharapkan dapat berjalan lebih cepat serta mampu menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. (*)