RJ News.id – Gubernur Jambi Al Haris meminta para camat di seluruh Provinsi Jambi menguasai kondisi wilayah dan memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, camat memiliki posisi strategis karena menjadi pejabat pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Al Haris saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Camat Se-Provinsi Jambi Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (29/9/2026) pagi.
Rakor mengusung tema “Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Camat Menuju Pelayanan Publik yang Profesional, Adaptif, dan Berintegritas”.
Kegiatan diikuti para camat dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Al Haris mengatakan camat tidak hanya bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, fasilitator penyelesaian persoalan masyarakat, serta penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
“Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya, lalu dia tampil dan mengelola dengan baik. Dan harus bisa mewujudkan pemerintahan yang kompeten untuk memajukan daerah,” ujar Al Haris.
Ia mengatakan, penguatan peran camat diperlukan untuk memastikan program pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat diterapkan sesuai kondisi di masing-masing wilayah.
Menurut Al Haris, sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah antara lain produktivitas ekonomi dan ketimpangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan.
Di tingkat kecamatan, tantangan tersebut juga diikuti meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan, tuntutan digitalisasi layanan publik, kompleksitas persoalan sosial dan kewilayahan, kebutuhan koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, serta perubahan kebijakan yang menuntut aparatur lebih adaptif.
Karena itu, rakor tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kecamatan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
“Sebagai tindak lanjut, rakor menegaskan beberapa strategi implementasi kebijakan di kecamatan yang selaras dengan visi daerah (Asta Cita dan Pro-Jambi), antara lain peningkatan kualitas SDM melalui edukasi dan sosialisasi, penguatan layanan dasar, dukungan percepatan digitalisasi layanan publik di tingkat kecamatan, pendampingan dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, integrasi prioritas kecamatan dengan program unggulan provinsi, serta monitoring progres kegiatan,” katanya.
Al Haris juga mengajak para camat memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan di daerah.
Menurut dia, kecamatan yang memiliki koordinasi pemerintahan yang kuat akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Dalam wawancara dengan wartawan seusai kegiatan, Al Haris kembali menekankan posisi camat sebagai pejabat yang banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Camat juga memiliki fungsi pembinaan terhadap pemerintahan desa.
“Camat adalah pejabat yang di lapangan, tentu yang bertemu dengan banyak masyarakat. Mereka juga membina para kepala desa, perangkat desa, BPD. Itu semua di bawah pembinaan camat,” jelasnya.
Karena itu, Al Haris meminta para camat menyatukan persepsi dan visi dalam menjalankan pemerintahan serta mendukung program pembangunan di masing-masing daerah.
“Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi camat yang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan, tetapi juga penanganan bencana dan persoalan sosial di masyarakat.
“Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa, semangatnya juga terus mengalir,” katanya.
Di akhir keterangannya, Al Haris kembali mengingatkan para camat agar memahami kondisi wilayah masing-masing sehingga dapat merespons persoalan masyarakat secara cepat dan tepat.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Luthpiah selaku ketua penyelenggara mengatakan kecamatan memiliki peran strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah.
Menurutnya, camat juga menjadi salah satu garda terdepan pelayanan publik sekaligus penghubung pemerintah dengan masyarakat, termasuk hingga tingkat kelurahan dan desa.
“Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan penguatan sinergi agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” jelas Luthpiah.
Ia mengatakan, melalui rakor tersebut diharapkan terbangun komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendukung program prioritas pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Rapat koordinasi ini mengangkat tema penguatan sinergi pemerintah daerah dalam mewujudkan kecamatan dan kelurahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi kepada pelayanan prima. Tema tersebut dipilih sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi,” pungkasnya. (Adv)
