Rjnews.id – umat, 6 Maret 2026 – Berbagai peristiwa penting mencakup bidang sosial, politik, ekonomi, hingga tren di media sosial menjadi sorotan utama hari ini. Berikut adalah rangkuman lengkap dan terperinci dari berbagai peristiwa tersebut:
SOSIAL
Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Meningkat 14,7% pada 2025
Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan data yang mengejutkan dalam acara pemaparan Catatan Tahunan 2025 yang digelar di Jakarta hari ini. Sepanjang tahun 2025, terjadi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan mencapai 376.529 kasus, yang berarti meningkat sekitar 14,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam pemaparan tersebut, diungkapkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi bentuk Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2025.
Mengenai ranah kejadian kekerasan, kasus di ranah personal atau domestik menempati posisi tertinggi dengan jumlah 337.961 kasus. Sementara itu, kekerasan di ranah publik tercatat sebanyak 17.252 kasus, dan kekerasan di ranah negara mencapai 2.707 kasus. Dari segi rentang usia, kelompok usia 18-24 tahun menjadi yang paling banyak terlibat dalam kasus kekerasan berbasis gender, kemudian diikuti oleh kelompok usia 25-40 tahun.
Selain memaparkan data tersebut, Komnas Perempuan juga menyampaikan bahwa lembaganya menangani ribuan laporan yang masuk langsung. Dari total 3.682 kasus yang telah terverifikasi, sebanyak 1.333 kasus telah mendapatkan penyikapan yang sesuai.
Mayoritas Siswa SD Jakarta Tidak Menghabiskan Makanan MBG, Potensi Food Waste Mengkhawatirkan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), mayoritas siswa sekolah dasar di Jakarta tidak menghabiskan makanan yang diberikan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian ini dilaksanakan pada periode Juni hingga September 2025 dengan menggunakan metode wawancara dan observasi langsung terhadap berbagai pihak terkait, antara lain siswa, guru, pengelola sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi yang ditemukan dalam penelitian ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya potensi pemborosan makanan atau food waste dalam program MBG tersebut. Hal ini tentu menjadi perhatian serius mengingat program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, namun jika makanan tidak dihabiskan, maka tujuan tersebut tidak tercapai secara optimal dan justru menimbulkan kerugian.
Nyepi dan Idul Fitri 2026 Tidak Beririsan, Gubernur Bali Atur Kegiatan Umat Beragama
Gubernur Bali I Wayan Koster memberikan kepastian bahwa Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri pada tahun ini tidak jatuh pada hari yang sama atau beririsan. Menurutnya, Nyepi akan jatuh pada tanggal 19 Maret 2026, kemudian diikuti oleh Ngembak Geni pada tanggal 20 pagi. Sore harinya, baru akan dilaksanakan malam takbiran, karena Idul Fitri diperkirakan jatuh pada tanggal 21 Maret 2026.
Gubernur Koster juga menyampaikan bahwa ia sudah mengirim surat kepada majelis umat beragama di Bali, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengenai hal tersebut serta pengaturan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh umat beragama selama periode hari raya ini. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan ibadah serta kegiatan lainnya bagi seluruh umat beragama di Bali.
POLITIK
Presiden Prabowo Kumpulkan Pimpinan Ormas Islam dan Tokoh Agama Bahas Geopolitik Timur Tengah
Pada Kamis malam, 5 Maret 2026, Presiden Prabowo mengumpulkan pimpinan sejumlah ormas Islam, ulama, dan tokoh agama Islam di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam acara tersebut, Presiden memaparkan tentang situasi geopolitik yang sedang terjadi, khususnya di kawasan Timur Tengah yang tengah membara akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel versus Republik Islam Iran.
Indonesia dinyatakan secara langsung maupun tidak langsung terkait dalam situasi tersebut, terlebih setelah negara ini bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, yang merupakan bentukan Presiden AS Donald Trump. BoP dibentuk dengan tujuan untuk membangun kembali Jalur Gaza Palestina yang hancur akibat perang antara Israel dan Hamas.
Sebelum meletusnya perang AS-Israel versus Iran pada tanggal 28 Februari lalu, keanggotaan Indonesia dalam BoP yang di dalamnya mencakup komitmen untuk mengirim Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Jalur Gaza sudah menyulut perdebatan dan pro-kontra di masyarakat.
Setelah acara pertemuan tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan memanfaatkan keanggotaan Indonesia di BoP untuk membantu meredakan eskalasi perang di Timur Tengah. Di sisi lain, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie memberikan saran agar Presiden Prabowo menangguhkan keanggotaan Indonesia dalam BoP sebagai bentuk tekanan diplomatik agar situasi di Timur Tengah segera mereda.
EKONOMI
Cadangan Devisa BI Susut USD 2,7 Miliar per Akhir Februari 2026, Uang Primer Tumbuh Lebih Cepat
Bank Indonesia (BI) mengumumkan data terkait cadangan devisa (cadev) per akhir Februari 2026 yang mencapai USD 151,9 miliar. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar USD 2,7 miliar dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2026 yang sebesar USD 154,6 miliar.
Menurut laporan BI, turunnya cadangan devisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pembayaran utang luar negeri pemerintah dan upaya untuk menjaga nilai tukar rupiah. Namun, laju penurunan cadangan devisa ini tertahan oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan utang luar negeri pemerintah.
Selain cadangan devisa, BI juga melaporkan perkembangan uang primer (M0) yang tumbuh sebesar 18,3% secara tahunan (year on year/yoy) pada bulan Februari. Pertumbuhan ini lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan Januari yang sebesar 14,7% (yoy). Posisi uang primer per akhir Februari 2026 mencapai Rp 2.228 triliun dengan catatan sudah mengalami penyesuaian (adjusted).
Perkembangan uang primer pada bulan Februari ini didorong oleh meningkatnya pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia yang sudah disesuaikan sebesar 33,6% (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8% (yoy).
Ekonom Bright Institute Sarankan Pemerintah Potong Anggaran Program Prioritas Redam Dampak Perang Timur Tengah
Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, memberikan saran kepada pemerintah untuk memotong anggaran program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan alutsista, sebagai upaya untuk meredam dampak eskalasi perang di Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia.
Menurutnya, ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan negara lain, karena bahkan sebelum perang terjadi, pasar keuangan Indonesia sudah mengalami gangguan. Beberapa indikator yang menunjukkan hal tersebut antara lain Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang baru pulih kemudian terkoreksi kembali, yield Surat Berharga Negara (SBN) yang sempat turun pada tahun 2025 kemudian kembali naik pada tahun 2026, dan nilai tukar rupiah yang sempat sedikit menguat kemudian kembali melemah.
Di sisi lain, Awalil Rizky juga menilai bahwa ketegangan geopolitik ini merupakan momentum untuk melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan ekonomi. Peringatan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga rating, seperti Fitch, Moody’s, dan MSCI, mengenai disiplin fiskal dan kesulitan dalam membayar utang, seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk segera mengefisienkan belanja guna mengurangi defisit.
Jika Bank Indonesia terlalu dipaksa untuk menyerap SBN dan sering melakukan operasi spot valas, maka daya tahan moneter negara akan terancam. Oleh karena itu, langkah efisiensi anggaran menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Simulasi Indef: Kesepakatan Tarif Resiprokal RI-AS Berpotensi Tekan Ekspor dan Picu Defisit Perdagangan
Hasil simulasi yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan bahwa kesepakatan tarif resiprokal RI-AS (ART) berpotensi menekan kinerja ekspor Indonesia, sekaligus memicu defisit perdagangan baru terhadap Amerika Serikat.
Berdasarkan simulasi tersebut, ekspor riil Indonesia diprediksi turun sebesar 1,58%, sedangkan impor justru naik sebesar 1,51%. Hal ini menyebabkan Indonesia berpotensi mengalami defisit perdagangan sebesar USD 5,66 miliar terhadap AS. Potensi defisit ini bahkan belum memperhitungkan kewajiban Indonesia untuk membeli komoditas dari AS, seperti pembelian pesawat sebesar USD 13,5 miliar, migas sebesar USD 15 miliar, produk pertanian sebesar USD 4,5 miliar, dan lain-lain.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyatakan bahwa meskipun diberikan tarif 0% untuk 1.819 pos tarif, hal itu belum tentu dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Indonesia karena negara lain juga mendapatkan fasilitas yang sama dan mungkin memiliki daya saing yang lebih kuat.
Hasil analisis Indef juga menunjukkan bahwa potensi ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 0,41%, sedangkan ekonomi AS justru akan naik hingga 6,54%. Berdasarkan temuan tersebut, Indef meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk menunda, bahkan menolak klausul dalam ART yang merugikan kepentingan Indonesia.
Kajian yang dilakukan oleh Indef menggunakan perbandingan struktur tarif Indonesia dengan berbagai negara mitra dagang global yang mencakup sekitar 55 wilayah ekonomi dan 48 sektor industri. Skenario dalam simulasi tersebut adalah penerapan tarif rata-rata sebesar 19% dengan pengecualian untuk komoditas yang mendapat tarif 0%.
Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Dalam Negeri Tetap Aman Meski Ada Krisis Minyak Dunia
Terkait dengan krisis di kawasan Timur Tengah yang menimbulkan ketersendatan pasokan minyak dunia, serta kekhawatiran di dalam negeri akan terjadinya krisis Bahan Bakar Minyak (BBM), PT Pertamina hari ini memberikan kepastian bahwa pasokan BBM di dalam negeri tetap aman.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Baron menyatakan bahwa pihaknya tetap menjaga cadangan BBM selama 21 hari. Pemantauan terhadap pasokan BBM dilakukan secara ketat melalui Pertamina Digital Hub, yang merupakan sistem pengawasan dan pengendalian pasokan energi Pertamina yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dengan adanya sistem ini, Pertamina dapat memantau dan mengatur pasokan BBM secara efektif untuk memastikan ketersediaannya di seluruh wilayah Indonesia.
TRENDING MEDSOS
“Jawab dengan Persatuan” Trending di X Terkait Silaturahmi Presiden Prabowo dengan Ulama
Kata “Jawab dengan Persatuan” menjadi trending topic di platform X pada sore hari ini. Cuitan yang menggunakan kata tersebut berkaitan dengan silaturahmi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan ulama dan tokoh Islam, di mana mereka membahas berbagai isu penting mulai dari geopolitik hingga masa depan bangsa Indonesia.
“Mas Ibam” Trending di X Terkait Kesaksian Ibrahim Arief di Pengadilan Tipikor
Kata “Mas Ibam” juga menjadi trending topic di X yang berkaitan dengan dukungan untuk Ibrahim Arief yang biasa dipanggil Ibam. Ibam adalah mantan konsultan teknologi yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi Chromebook. Kemarin, ia bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam kesaksiannya, Ibam menangis saat mengenang pertemuan pertamanya dengan Nadiem Makarim pada tahun 2019. Saat itu, ia sudah diterima bekerja di kantor Facebook di Inggris.
Pajak THR Trending dalam Pencarian Warganet di Google
Topik mengenai pajak Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi trending dalam pencarian warganet di Google. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan kepastian bahwa THR untuk pekerja swasta tetap dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sementara untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, dan TNI tidak dikenai pajak.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa ASN sebenarnya juga dikenai PPh-21, namun pajak tersebut ditanggung oleh pemerintah (DTP). Selain itu, pekerja swasta juga bisa bebas dari pajak THR jika pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
HIGHLIGHT
Potensi Kerugian Food Waste MBG Capai Ratusan Miliar Rupiah per Minggu
Berdasarkan hasil penelitian Departemen Antropologi FISIP UI yang menyebutkan bahwa mayoritas siswa SD di Jakarta tidak menghabiskan makanan MBG, meskipun penelitian tersebut hanya mencakup sebagian SD di Jakarta, namun hal ini sedikit banyak bisa menjadi gambaran bahwa banyak makanan yang terbuang alias food waste dalam program ini. Ini juga berarti bahwa uang rakyat yang digunakan untuk program MBG berubah menjadi sampah.
Lembaga penelitian ekonomi Celios beberapa waktu lalu telah merilis hitungan mengenai potensi kerugian dari food waste MBG di seluruh Indonesia. Berdasarkan skenario minimal, terjadi kerugian sebesar Rp 622 miliar per minggu akibat makanan yang terbuang dari 62 juta porsi MBG. Sedangkan berdasarkan skenario maksimal, kerugian bisa mencapai Rp 1,27 triliun per minggu.
Besarnya kerugian tersebut setara dengan pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi sekitar 15,5 hingga 31,6 juta jiwa selama satu bulan penuh. Angka yang fantastis ini tentu menjadi perhatian serius bagi semua pihak terkait untuk mencari solusi agar program MBG dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mengurangi jumlah food waste yang terjadi. (TIM/RED)
