RJ News.id – Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026 menghasilkan sejumlah penyesuaian pada struktur keuangan daerah.
Selain peningkatan target pendapatan dan belanja, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), memperoleh tambahan alokasi anggaran.
Perubahan tersebut disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Rapat Paripurna, Senin (28/9/2026).
Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp878,56 miliar meningkat menjadi Rp920,04 miliar. Sementara itu, belanja daerah yang sebelumnya sebesar Rp960,38 miliar berubah menjadi sekitar Rp1,001 triliun.
Penyesuaian tersebut mencerminkan adanya perubahan proyeksi pendapatan sekaligus kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Hasil pembahasan Banggar bersama TAPD selanjutnya menjadi bagian dari tahapan penyusunan dan penetapan perubahan anggaran daerah.
Pada sisi pembiayaan, pemerintah daerah juga memasukkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp81,82 miliar sebagai penerimaan pembiayaan. Adapun pengeluaran pembiayaan disebut tidak mengalami perubahan.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam laporan Banggar adalah perubahan alokasi anggaran pada sejumlah OPD. Penyesuaian tersebut menunjukkan adanya tambahan dukungan anggaran terhadap beberapa sektor pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dinas Pendidikan, misalnya, mengalami kenaikan anggaran dari Rp280,40 miliar menjadi Rp280,64 miliar atau bertambah sekitar Rp234,50 juta.
Dinas Kesehatan juga memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp815,14 juta, dari sebelumnya Rp142,71 miliar menjadi Rp143,53 miliar.
Kenaikan lebih besar terjadi pada Dinas PUPR. Pagu anggaran perangkat daerah tersebut meningkat dari Rp47,27 miliar menjadi Rp67,23 miliar atau bertambah sekitar Rp19,96 miliar.
Selanjutnya, Dinas Perkim mengalami peningkatan alokasi dari Rp28,52 miliar menjadi Rp37,94 miliar, dengan tambahan sekitar Rp9,42 miliar.
Sementara itu, anggaran BPBD naik dari sekitar Rp4,75 miliar menjadi Rp13,34 miliar atau bertambah sekitar Rp8,59 miliar.
Perubahan pagu tersebut memperlihatkan adanya penyesuaian alokasi pada sejumlah sektor, termasuk pembangunan infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman, penanggulangan bencana, pendidikan, serta kesehatan.
Namun, peningkatan anggaran tersebut juga perlu diikuti kejelasan program, kegiatan, sasaran, dan target keluaran agar tambahan alokasi benar-benar mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Dalam laporan hasil pembahasannya, Banggar DPRD tidak hanya menyoroti perubahan angka dalam struktur APBD, tetapi juga menyampaikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah dan seluruh OPD.
Salah satu perhatian utama adalah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan. Seluruh OPD diminta memaksimalkan penggunaan anggaran mengingat waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 semakin terbatas.
Penekanan tersebut berkaitan dengan pentingnya memastikan setiap tambahan anggaran dapat segera diterjemahkan menjadi kegiatan yang terukur, efektif, dan tepat waktu.
Banggar juga mengingatkan seluruh OPD agar menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap program yang memperoleh dukungan anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Artinya, peningkatan pagu anggaran tidak cukup hanya tercermin dalam dokumen APBD, tetapi harus diikuti realisasi program dan capaian pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain mendorong percepatan realisasi anggaran, Banggar DPRD turut mengingatkan pemerintah daerah agar pelaksanaan program pembangunan ant perangkat daerah berjalan terkoordinasi dan tidak saling tumpang tindih.
Koordinasi antar-OPD dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan setiap program benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan juga harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah dituntut memastikan kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran dapat segera direalisasikan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Catatan lainnya yang menjadi perhatian Banggar adalah peningkatan kinerja pendapatan daerah, khususnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seluruh OPD yang memiliki target PAD diminta meningkatkan upaya pencapaian pendapatan sesuai potensi dan kewenangan masing-masing.
Optimalisasi PAD menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Sebab, pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan yang dimiliki.
Hasil pembahasan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan diuji melalui pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Dengan target pendapatan Rp920,04 miliar, belanja sekitar Rp1,001 triliun, serta penerimaan pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp81,82 miliar, pemerintah daerah dituntut memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara efektif dan akuntabel.
Tambahan anggaran pada Dinas PUPR, Perkim, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan sejumlah OPD lainnya juga perlu diikuti capaian yang terukur, baik dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, maupun pelaksanaan program prioritas daerah.
Banggar DPRD melalui laporan hasil pembahasannya telah memberikan sejumlah penekanan, mulai dari percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi antar-OPD, pencegahan tumpang tindih program, hingga optimalisasi PAD.
Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut menjadi bahan dalam tahapan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026.
Dengan demikian, tantangan pemerintah daerah berikutnya tidak hanya terletak pada penyusunan dan persetujuan perubahan anggaran, tetapi juga memastikan setiap alokasi yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara tepat sasaran, sesuai kebutuhan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (Adv)












