Banggar DPRD Tanjab Timur Rampungkan Pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2026

RJ News.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (1/9/2026).

Laporan tersebut memuat sejumlah penyesuaian terhadap postur anggaran daerah, mulai dari target pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga alokasi anggaran berdasarkan urusan pemerintahan dan prioritas pembangunan daerah.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur, Hj. Zilawati, S.H., didampingi Wakil Ketua I Asniba, A.Md., dan Wakil Ketua II Hj. Siti Aminah, S.E. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), staf ahli, asisten Sekretariat Daerah, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BACA JUGA :  Bantu Korban Bencana, Pemprov Jambi Salurkan Dana dan Logistik ke Sumut

Dalam forum tersebut, Juru Bicara Banggar DPRD Tanjung Jabung Timur, Ruziansyah, memaparkan hasil pembahasan perubahan KUA dan PPAS yang mencakup penyesuaian pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan laporan Banggar, pendapatan daerah dalam rancangan perubahan anggaran ditargetkan sebesar Rp878,56 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer, dengan kontribusi pendapatan transfer mencapai Rp771,39 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp960,39 miliar. Adapun penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan mencapai Rp81,83 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp0.

BACA JUGA :  Polda Jambi Siagakan Personel Pengamanan May Day 2026

Selain membahas postur pendapatan dan belanja, Banggar juga memaparkan alokasi anggaran berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan. Pengalokasian tersebut mencakup urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung, penunjang, pengawasan, kewilayahan, hingga pemerintahan umum.

Alokasi terbesar diarahkan untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni sebesar Rp569,898 miliar.

Selanjutnya, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar memperoleh alokasi Rp58,686 miliar. Sementara itu, urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sebesar Rp37,520 miliar.

Untuk unsur pendukung urusan pemerintahan, anggaran yang disiapkan mencapai Rp65,559 miliar. Adapun unsur penunjang urusan pemerintahan memperoleh alokasi Rp162,670 miliar.

BACA JUGA :  Pemprov Jambi Kembali Raih Opini WTP ke-14, Gubernur Al Haris: Kita Perbaiki Tata Kelola Keuangan dengan Baik

Sementara itu, unsur pengawasan dialokasikan sebesar Rp8,283 miliar, unsur kewilayahan Rp52,102 miliar, serta unsur pemerintahan umum sebesar Rp5,668 miliar.

Rincian alokasi tersebut merupakan bagian dari hasil pembahasan Banggar DPRD bersama pihak terkait terhadap rancangan perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026.

Melalui pembahasan tersebut, Banggar DPRD berharap pengalokasian anggaran dapat mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan yang menjadi prioritas daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. (Adv)