RJ News.id – Persoalan antrean kendaraan di SPBU di sejumlah wilayah Provinsi Jambi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan BBM.
Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah menilai persoalan distribusi, kuota, dan ketepatan sasaran BBM bersubsidi turut memengaruhi kondisi tersebut.
Hafiz Fattah yang juga menjabat Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Jambi mengatakan, tingginya perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi dapat mendorong terjadinya penyimpangan dalam penyaluran.
Menurut dia, kondisi tersebut semakin kompleks karena jumlah kendaraan dan aktivitas masyarakat terus meningkat, sementara kuota solar belum mengalami peningkatan yang sebanding.
“Pada dasarnya kita banyak menemukan faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi penyimpangan, di antaranya terlalu tinggi jarak subsidi dan nonsubsidi. Sehingga menimbulkan kecurangan dari berbagai sisi, mulai dari scan barcode, dan kuota solar yang belum mendapatkan peningkatan. Sementara aktivitas dan jumlah kendaraan terus bertambah,” ujar Hafiz Fattah, Minggu (21/6/2026).
Hafiz mengatakan, sistem pengawasan melalui barcode juga perlu mendapat perhatian. Ia meminta Pertamina segera melakukan penertiban dan pembenahan terhadap sistem tersebut untuk memastikan transaksi BBM subsidi tercatat sesuai dengan ketentuan.
“Kami berharap kondisi ini tidak berlangsung lama dan kami harap Pertamina bisa menertibkan scan barcode dengan cepat,” tegasnya.
Sebagai Ketua Hiswana Migas Jambi, Hafiz menegaskan bahwa para penyalur BBM dan gas memiliki kepentingan yang sama dengan pemerintah serta masyarakat dalam menjaga agar subsidi diterima konsumen yang berhak.
“Kami selaku ritel pengesahan yang menyalurkan minyak maupun gas memiliki kesadaran yang sama dengan pemerintah dan masyarakat bagaimana BBM yang bersifat bersubsidi ini dapat diterima dengan sesuai ketentuan,” katanya.
Selain pembenahan sistem barcode, Hafiz mendorong Pertamina mengevaluasi data pengguna BBM subsidi. Ia menilai pembaruan data penting dilakukan untuk mencegah kendaraan mewah atau masyarakat yang tergolong mampu tetap tercatat sebagai penerima solar bersubsidi.
“Silakan Pertamina mengevaluasi data-datanya, apabila terdapat mobil-mobil mewah atau kategori orang mampu. Silakan hapus saja datanya sehingga tidak menimbulkan perdebatan lagi,” imbuhnya.
Menurut Hafiz, penataan data penerima subsidi harus berjalan beriringan dengan pengawasan di lapangan. Ia juga menyoroti dugaan aktivitas pelangsiran BBM bersubsidi yang disebut masih terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, ia mendorong Pertamina memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kerja sama tersebut diperlukan untuk meningkatkan pengawasan sekaligus menertibkan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Ke depannya kita berharap ada kerja sama dengan baik dengan aparat penegak hukum untuk dapat menertibkan para pelangsir,” pungkasnya.
Hafiz berharap langkah pembenahan distribusi, evaluasi data penerima, penertiban sistem barcode, dan pengawasan terhadap pelangsiran dapat dilakukan secara terpadu sehingga antrean di SPBU tidak berlangsung berkepanjangan. (Adv)
