RJ News.id – Anggota DPRD Provinsi Jambi, Achmad Sarwani, meminta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi terkait penertiban lahan yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.
“Ini berhubungan dengan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Achmad Sarwani, Senin (4/8/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menilai tindakan perampasan paksa lahan masyarakat oleh Satgas PKH bertentangan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa program tersebut menekankan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
“Kalau itu diambil secara paksa, saya yakin itu salah sekali,” ujarnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jambi itu mengatakan audiensi antara Pemerintah Provinsi Jambi dan peserta aksi telah menghasilkan tiga keputusan. Salah satu poinnya, pemerintah meminta Satgas PKH memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat terkait proses penertiban lahan. (Adv)
