RJ News.id – Upaya pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat respons positif dari Anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi Gerindra, H. Achmad Sarwani.
Ia menilai perubahan di jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menjadi momentum untuk membenahi pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat.
Achmad mengatakan pergantian pimpinan BGN menunjukkan adanya evaluasi terhadap kinerja lembaga dalam menjalankan program strategis pemerintah. Menurutnya, evaluasi tersebut diperlukan agar berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG dapat ditangani dan tidak menghambat pencapaian sasaran program.
“Perombakan ini adalah bukti nyata komitmen Presiden Prabowo dalam mengevaluasi kinerja dan keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi serta kritik masyarakat terkait pelaksanaan program MBG,” ujar Achmad Sarwani.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melakukan perubahan terhadap jajaran pimpinan BGN. Nanik Sudaryati Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara posisi Wakil Kepala BGN diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, menggantikan Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Bagi Achmad, perubahan tersebut tidak semestinya dipandang hanya sebagai pergantian personel di tingkat pimpinan. Ia menilai langkah itu dapat diarahkan untuk memperkuat tata kelola BGN, meningkatkan efektivitas kerja, serta memastikan pelaksanaan MBG berjalan secara akuntabel.
Ia secara khusus memberikan apresiasi terhadap penunjukan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN. Menurut Achmad, pengalaman Nanik yang aktif melakukan pemantauan langsung ke lapangan dapat menjadi modal dalam mengevaluasi sekaligus membenahi pelaksanaan program.
“Saya menilai, penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru adalah keputusan yang sangat tepat. Rekam jejak Nanik yang dinilai aktif turun langsung ke lapangan (sidak) dianggap sebagai modal kuat untuk memperbaiki tata kelola BGN,” katanya.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jambi tersebut berharap jajaran pimpinan baru BGN dapat segera melakukan pembenahan sehingga pelaksanaan MBG semakin optimal. Menurutnya, keberhasilan program harus diukur dari sejauh mana manfaatnya benar-benar diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Achmad juga berharap evaluasi terhadap pelaksanaan MBG diikuti dengan penguatan pengawasan dan tata kelola di lapangan. Dengan demikian, program pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Adv)
