Abrasi Batanghari Ancam Fasilitas Publik, DPRD Kota Jambi Dorong Pembangunan Turap

RJ News.id – Sejumlah fasilitas pelayanan publik dan permukiman warga di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, berada dalam ancaman akibat abrasi dan longsor di bantaran Sungai Batanghari. Kondisi tebing yang terus terkikis membutuhkan penanganan agar kerusakan tidak meluas.

Fasilitas yang berada di sekitar lokasi antara lain Pos Pemadam Kebakaran (Damkar), instalasi Perumda Air Minum (PDAM), kantor lurah, serta rumah warga.

Persoalan tersebut mendapat perhatian Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly dan Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Jambi Edi Purwanto. Keduanya turun langsung meninjau sejumlah titik yang mengalami abrasi pada Kamis (6/8/2026).

Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi tebing secara langsung sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan, terutama pada titik-titik yang mengalami kerusakan cukup parah.

BACA JUGA :  Bripka Rahmada Akbari, Anggota Brimob Polda Jambi yang Berkiprah di Dunia MC dan Presenter

Kemas Faried mengatakan, kehadiran Edi Purwanto di lokasi menjadi bagian penting dalam mendorong agar persoalan abrasi tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, salah satu wakil masyarakat Jambi di DPR RI hadir langsung melihat kondisi di lapangan. Ini menjadi harapan besar bagi masyarakat agar pembangunan pengaman tebing sungai dapat segera direalisasikan,” ujarnya.

Ia mengatakan abrasi yang terus berlangsung berpotensi membahayakan aset pemerintah sekaligus keselamatan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar bantaran sungai.

Menurut Kemas Faried, pembangunan turap atau penguatan tebing perlu menjadi perhatian karena kawasan tersebut tidak hanya dihuni masyarakat, tetapi juga menjadi lokasi sejumlah fasilitas pelayanan publik.

BACA JUGA :  Dugaan Peredaran Rokok Ilegal Marak di Wilayah Jember, Ini Pesan Kakanwil DJBC Jawa Timur II

Di lokasi yang sama, Edi Purwanto mengatakan kunjungan tersebut dilakukan setelah dirinya menerima laporan mengenai longsor yang mengancam fasilitas publik di kawasan Danau Teluk.

“Saya mendapat informasi ada longsor yang mengancam Pos Damkar, instalasi PDAM, permukiman warga, dan fasilitas lainnya. Karena itu saya memilih melihat langsung kondisi di lapangan agar mengetahui kebutuhan yang sebenarnya,” katanya.

Edi mengatakan solusi permanen terhadap persoalan tersebut membutuhkan pembangunan pengaman tebing sungai. Usulan penanganan akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

BACA JUGA :  Harga Sawit Petani Turun hingga Rp2.400, DPRD Provinsi Jambi Minta PKS Ditinjau

Ia menjelaskan, proses tersebut terlebih dahulu membutuhkan desain teknis sebagai dasar penyusunan usulan pembangunan. Setelah desain selesai, anggaran akan diperjuangkan agar penanganan kawasan tersebut dapat masuk dalam program nasional.

“Harapannya lokasi yang sudah diusulkan dapat mulai dibangun tahun depan. Setelah desain teknis selesai, kami akan memperjuangkan anggarannya. Kawasan ini merupakan salah satu wajah Kota Jambi sehingga harus dijaga agar tidak terus mengalami kerusakan akibat longsor,” jelasnya.

Masyarakat berharap pembangunan turap dapat segera direalisasikan. Penanganan dinilai perlu dipercepat mengingat abrasi Sungai Batanghari terus mengikis tebing dan berpotensi meningkatkan risiko terhadap fasilitas umum maupun permukiman warga di sekitarnya. (Adv)