Paripurna DPRD Tanjab Timur Bahas RAPBD 2027, PAD Ditargetkan Rp 111 Miliar

RJ News.id – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 setelah menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang APBD, Senin (26/10/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur, Hi. Zilawati, S.H. Dalam agenda itu, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, H. Muslimin Tanja, menyampaikan pidato pengantar nota keuangan RAPBD 2027 sebagai bahan awal pembahasan antara legislatif dan pemerintah daerah.

Penyampaian nota pengantar tersebut menjadi tahapan penting bagi DPRD untuk mencermati arah kebijakan fiskal pemerintah daerah, termasuk proyeksi pendapatan, rencana belanja, serta pembiayaan daerah pada tahun anggaran mendatang.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD memiliki ruang untuk memberikan pandangan, masukan, dan evaluasi agar rancangan anggaran disusun sesuai kebutuhan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan pemerintah daerah, pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam RAPBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp 867,82 miliar. Angka tersebut turun 1,22 persen dibandingkan APBD Murni 2026 yang mencapai Rp 878,56 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 906,82 miliar. Anggaran tersebut mencakup 203 program, 536 kegiatan, dan 1.448 subkegiatan.

BACA JUGA :  Temui Kemendes PDT dan Kementerian PKP, Gus Fawait Paparkan Strategi Pengentasan Kemiskinan Jember

Dalam RAPBD 2027, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 111,02 miliar atau meningkat 3,60 persen dibandingkan APBD Murni 2026 sebesar Rp 107,17 miliar.

Target PAD tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 42,15 miliar, naik 1,74 persen dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar Rp 41,43 miliar. Sementara retribusi daerah diproyeksikan mencapai Rp 25,29 miliar atau meningkat 5,22 persen dari Rp 24,04 miliar.

Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp 10,05 miliar, sama dengan target dalam APBD Murni 2026.

Di sisi lain, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp 756,80 miliar atau turun 1,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 771,39 miliar.

Pendapatan transfer pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp 708,32 miliar, turun 2,02 persen dari Rp 722,92 miliar. Sementara transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp 48,47 miliar, relatif sama dengan target APBD Murni 2026.

Perubahan komposisi pendapatan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati DPRD dalam pembahasan RAPBD, terutama untuk memastikan target pendapatan realistis dan rencana belanja tetap mampu mendukung kebutuhan pelayanan publik serta pembangunan daerah.

BACA JUGA :  Polda Jambi Dorong Pendekatan Restoratif Tangani Perundungan di Sekolah

Dari sisi belanja, alokasi terbesar dalam RAPBD 2027 berada pada belanja operasi yang direncanakan sebesar Rp 748,92 miliar. Jumlah tersebut turun 0,20 persen dibandingkan APBD Murni 2026 sebesar Rp 750,44 miliar.

Belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp 464,53 miliar, turun dari Rp 468,29 miliar pada tahun sebelumnya. Sementara belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp 271,40 miliar atau naik 0,97 persen dibandingkan alokasi 2026 sebesar Rp 268,79 miliar.

Belanja subsidi meningkat 9,09 persen, dari Rp 55 juta menjadi Rp 60 juta. Adapun belanja hibah direncanakan sebesar Rp 12,33 miliar dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 600 juta, naik 9,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 550 juta.

Sementara itu, belanja modal mengalami penurunan 35,73 persen, dari Rp 47,82 miliar pada APBD Murni 2026 menjadi Rp 30,73 miliar dalam RAPBD 2027.

Penurunan tersebut antara lain terlihat pada belanja modal peralatan dan mesin yang direncanakan sebesar Rp 7,71 miliar, turun 0,57 persen. Belanja modal gedung dan bangunan juga turun 41,82 persen, dari Rp 10,84 miliar menjadi Rp 6,31 miliar.

BACA JUGA :  HUT ke-80 TNI, Prajurit Korem 042/Gapu Renungkan Makna Pengabdian dan Keimanan

Adapun belanja modal tanah turun 57,67 persen, dari Rp 45 juta menjadi Rp 19,05 juta.

Di sisi lain, belanja transfer direncanakan sebesar Rp 121,63 miliar atau meningkat 1,97 persen dibandingkan APBD Murni 2026 sebesar Rp 119,28 miliar.

Pada komponen pembiayaan daerah, pemerintah kabupaten memperkirakan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 40 miliar.

Dalam pidato pengantarnya, Wakil Bupati Muslimin Tanja menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah harus disusun secara realistis, terukur, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah daerah juga menyatakan terbuka terhadap saran dan masukan dari seluruh fraksi DPRD dalam proses pembahasan RAPBD 2027.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD diharapkan dapat mencermati kesesuaian antara target pendapatan, alokasi belanja, dan kebutuhan pembangunan sehingga kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (Adv)