DPRD Tanjab Timur Mulai Bahas Perubahan Anggaran, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp878,56 Miliar

RJ News.id – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Timur, Senin (24/8/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur, Hj. Zilawati, S.H., didampingi Wakil Ketua I Asniba, A.Md., dan Wakil Ketua II Hj. Siti Aminah, S.E. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD, Sekretaris DPRD Drs. Berilyan, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, H. Muslimin Tanja, S.T.Hi., M.Si., yang mewakili Bupati untuk menyampaikan Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan 2026. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat eselon di lingkungan pemerintah kabupaten, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur, Hj. Zilawati, mengatakan APBD Perubahan merupakan instrumen strategis untuk menyempurnakan kebijakan fiskal daerah sekaligus mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengakomodasi kebutuhan prioritas masyarakat.

Menurut Zilawati, dinamika pembangunan dan perubahan kondisi selama tahun anggaran berjalan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan anggaran, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

BACA JUGA :  HUT ke-81 TNI, Gubernur Al Haris Apresiasi Peran TNI di Tengah Karhutla Jambi

“Di setiap tahun anggaran, tantangan pembangunan dan segala dinamikanya tentu harus diperhatikan. Terlebih, jika berkenaan dengan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, DPRD Tanjab Timur mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Tanjab Timur yang nantinya akan dibahas bersama secara komprehensif,” ujar Zilawati.

Sementara itu, Wakil Bupati Muslimin Tanja saat membacakan sambutan Bupati menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan APBD Perubahan 2026 merupakan langkah pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dan pembiayaan guna menjaga kesinambungan pembangunan.

Ia menjelaskan, perubahan anggaran diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), serta asumsi makroekonomi tahun 2026 dengan perkembangan kondisi keuangan daerah.

Penyusunan rancangan perubahan KUA dan PPAS tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Di antaranya, penyesuaian selisih proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dengan realisasi SiLPA berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, penyesuaian dilakukan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat, belanja pegawai untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), belanja dana alokasi khusus (DAK) berdasarkan petunjuk teknis, serta pemenuhan target keluaran kegiatan pembangunan infrastruktur dan belanja prioritas lainnya.

BACA JUGA :  Rakor OPD PU Digelar, Dinas PUTR Jambi Fokuskan Program Infrastruktur Tepat Sasaran

Dalam pemaparannya, Muslimin menyebutkan bahwa pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp878.561.797.836.

Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp107.167.050.251 dan pendapatan transfer sebesar Rp771.394.657.585 yang bersumber dari pemerintah pusat maupun transfer antardaerah.

Dari sisi belanja, pemerintah daerah mengusulkan peningkatan anggaran dari semula Rp918.535.489.714 dalam APBD murni 2026 menjadi Rp960.388.782.378 dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS.

Belanja daerah tersebut mencakup empat kelompok, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, serta bantuan sosial semula dianggarkan Rp750.435.045.844. Anggaran tersebut naik Rp34.391.975.894 menjadi Rp784.827.021.738.

Sementara itu, belanja modal yang mencakup pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya meningkat dari Rp47.821.161.277 menjadi Rp53.463.346.672 atau bertambah Rp5.642.185.395.

Adapun belanja tidak terduga mengalami peningkatan dari Rp1 miliar menjadi Rp2.819.121.375. Sedangkan belanja transfer yang terdiri atas belanja bagi hasil dan bantuan keuangan tidak mengalami perubahan, yakni tetap sebesar Rp119.279.282.593.

BACA JUGA :  Kapolresta Jambi Hadiri Sosialisasi DIPA 2026, Komitmen Jalankan Anggaran Secara Akuntabel

Pada komponen pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Semula ditargetkan sebesar Rp40.036.281.878, kemudian bertambah Rp41.790.782.664,38 menjadi Rp81.827.064.542,38.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah yang dialokasikan untuk penyertaan modal atau investasi daerah serta pemberian pinjaman daerah mengalami pengurangan sebesar Rp62,5 juta.

Dengan perubahan tersebut, pembiayaan neto dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 meningkat dari Rp39.973.781.878 menjadi Rp81.827.064.542,38 atau bertambah Rp41.853.282.664,38.

Muslimin menegaskan, penyesuaian kebijakan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjalankan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia juga berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi konstruktif sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan mampu mendukung pembangunan daerah secara optimal, meskipun dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiskal.

“Masukan dan saran dari DPRD Kabupaten Tanjab Timur tentu akan sangat berarti bagi pemerintah daerah agar pembangunan di Kabupaten Tanjab Timur berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal,” ungkapnya. (Adv)